Pembaruan hukum kontrak di Indonesia : prakontrak, kontrak, pascakontrak

Hukum
Pembaruan hukum kontrak di Indonesia : prakontrak, kontrak, pascakontrak

7 MB
ebook
211 Dilihat
Penerbit
ISBN
978-623-384-658-5
Kategori
eISBN
978-623-384-788-9
Wishlist
Bagikan

Sinopsis

Pembaruan hukum kontrak merupakan narasi yang telah cukup lama digabungkan oleh para akademisi dan praktisi hukum tanah air. Hal ini dikarenakan ketentuan hukum yang memayungi praktik kontrak selama ini masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang telah diberlakukan lebih dari satu abad dan sampai saat ini belum ada pembaruannya. Konstruksi sistem hukum kontrak yang terangkum dalam Buku III (Bab 1 sampai Bab 17) hanya mengatur tentang kontrak dan pascakontrak. Pengaturan tentang kontrak meliputi keabsahan kontrak, jenis-jenis kontrak, pembagian kontrak, serta asas-asas kontrak. Sementara itu, pengaturan pascakontrak mencakup penafsiran kontrak, pembaruan (perubahan) kontrak, keadaan memaksa (force majeur), dan hapusnya kontrak. Ketiadaan norma yang mengatur prakontrak menyebabkan sistem norma dan penegakan hukum kontrak tidak lengkap. Kerugian-kerugian yang timbul akibat pelanggaran janji prakontrak tidak dapat dituntut secara hukum. Dalam konteks perbandingan hukum (comparative law), dapat dipahami bahwa sistem hukum kontrak mencakup dua bagian penting yang saling berkaitan, yaitu pembentukan kontrak (formation of contract) dan keabsahan kontrak (validity of contract). Pembentukan kontrak mencakup pengaturan tentang negosiasi prakontrak dengan akibat hukum yang ada di dalamnya, sementara keabsahan kontrak berkaitan dengan prasyarat apa agar consideration atau kesepakatan para pihak sah dan mengikat. Kedua bagian ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena menjadi bagian integral dari suatu kontrak. Hal ini sangat berbeda dengan sistem hukum kontrak dalam KUH Perdata karena formation of contract tidak diatur sama sekali. KUH Perdata hanya mengatur tentang keabsahan kontrak dan pelaksanaan isi kontrak dengan dasar iktikad baik. Tegasnya, asas iktikad baik dalam sistem hukum kontrak nasional hanya diatur dalam tahapan tercapainya kesepakatan (contract has finally concluded) dan pelaksanaan kontrak tersebut (to perform contract). Narasi yang dibangun dalam buku ini menggunakan pendekatan dekonstruktif, di mana sistem norma hukum kontrak yang ada dibongkar dan coba dibangun kembali menjadi suatu rekonstruksi sistem norma yang dianggap lebih dapat memenuhi harapan-harapan atau cita hukum masyarakat tentang hukum kontrak yang responsif dan berkeadilan. Sistem hukum kontrak yang diharapkan adalah yang melingkupi aspek pembentukan kontrak (formation of contract) dan keabsahan kontrak (validity of contract) dengan dilandasi iktikad baik (the good faith principle), sehingga para pihak mendapat perlindungan hukum yang optimal dari sejak tahapan negosiasi prakontrak hingga pelaksanaan

Generated by AI ✨

Deskripsi Buku

### PEMBARUAN HUKUM KONTRAK DI INDONESIA PRAKONTRAK, KONTRAK, PASCAKONTRAK merupakan karya yang mencerminkan upaya penulis dalam memahami dan memperbarui hukum kontrak di Indonesia. Buku ini berfokus pada bagaimana sistem hukum kontrak saat ini berubah dan menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan, baik itu di dalam negeri maupun internasional. Buku ini memaparkan tentang sanksi hukum untuk pelanggaran hak ekonomi, terutama dalam penggunaan sekaligus penggunaan secara komersial. Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa pelanggaran hak ekonomi dapat dipidana dengan pidana penjara dan/atau pidana denda, berbeda-beda tergantung pada jenis pelanggaran dan skala penggunaannya. Selain itu, buku ini juga membahas tentang pentingnya prakontrak dalam hukum kontrak. Prakontrak, yang melibatkan negosiasi sebelum penandatanganan kontrak resmi, diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak memiliki niat baik dan tujuan yang jelas. Negosiasi prakontrak dianggap sebagai tahapan yang penting dalam pengaturan hukum kontrak, yang dapat memberikan konsekuensi hukum jika salah satu pihak menghentikan negosiasi tanpa iktikad baik. Buku ini juga merujuk pada berbagai prinsip hukum kontrak internasional, seperti UNIDROIT Principle of International Commercial Contracts (UPICC) dan Principle of European Contract Law (PECL), yang menekankan pentingnya prakontrak dan negosiasi yang transparan dan adil. Pada akhirnya, buku ini menekankan pentingnya perbaruan hukum kontrak untuk menjaga agar sistem hukum dapat tetap relevan dan dapat diandalkan dalam mengatasi berbagai tantangan hukum di era modern. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum kontrak yang diperbarui, praktisi hukum dan pelaku bisnis dapat meminimalisir risiko hukum dan memastikan transaksi yang aman dan efisien. Buku ini ditulis oleh Dr. M. Natsir Asnawi, S.H.I., M.H. dan Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M., dengan desain sampul oleh Irfan Fahmi dan penata letak oleh Lintang Novita & Arshinta Tifiri. Buku ini mencakup 260 halaman dan terbit pada April 2024 oleh Kencana.

Tags:
Keyword:

Untuk membaca, silahkan unduh aplikasi di bawah ini:

Unduh untuk perangkat lain:

playstore windows appstore macos

Ulasan Pembaca

0.0 /5
5
(0)
4
(0)
3
(0)
2
(0)
1
(0)

Ulasan (0)

Urutkan
no-review

Belum Ada Ulasan

Jadilah yang pertama memberikan ulasan!

Tulis Ulasan

Orang Lain Juga Membaca Buku Ini

Buku Lainnya dari Penerbit Kencana

Selengkapnya

Buku Lainnya dari Kategori Hukum

Selengkapnya

Buku Lainnya dari Sub Kategori Hukum

Selengkapnya

Buku Terbaru

Buku Terpopuler

Selengkapnya
Pembaruan hukum kontrak di Indonesia : prakontrak, kontrak, pascakontrak

Pembaruan hukum kontrak di Indonesia : prakontrak, kontrak, pascakontrak

Dr. M. Natsir Asnawi, S.H.I., M.H.; Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M.

Preview
Hubungi Kami
cara-membaca-buku