Praperadilan hanya merupakan suatu tambahan wewenang yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri, yang berfungsi untuk memeriksa keabsahan dari suatu proses penanganan perkara, artinya adalah yang diperiksa dalam praperadilan bukanlah mengenai pokok dari suatu perkara. Sebagaimana diatur dalam KUHAP khususnya Pasal 77 tentang Praperadilan, dimana dinyatakan bahwa:
### "Praperadilan & Penegakan Hak Asasi Tersangka" Buku ini merupakan upaya mendalam untuk memahami konsep-konsep praperadilan dan penegakan hak asasi tersangka dalam konteks hukum pidana modern. Mulai dari asas-asas hukum praperadilan, prosedur-prosedur yang terkait, hingga aplikasinya di berbagai negara, buku ini menyajikan analisis mendalam tentang peran praperadilan dalam melindungi hak asasi individu. Buku ini juga membahas bagaimana praperadilan berfungsi sebagai mekanisme peninjauan atas penangkapan dan penahanan, serta bagaimana proses ini memastikan tersangka diperlakukan secara adil. Selain itu, buku ini juga menjelaskan tentang perlindungan hak asasi tersangka di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Buku ini juga mendalami teori kepastian hukum, perlindungan hukum, dan doktrin habeas corpus, serta menggali lebih dalam tentang yurisprudensi praperadilan di Indonesia. Karya ini ditujukan bagi para praktisi hukum, peneliti, dan mahasiswa yang ingin memahami lebih dalam tentang praperadilan dan penegakan hak asasi tersangka dalam sistem peradilan pidana modern. --- singkat ini dirancang untuk menampilkan isi utama buku "Praperadilalan & Penegakan Hak Asasi Tersangka" pada cover belakangnya, memberikan gambaran yang jelas tentang isi dan tujuan buku ini.
Unduh untuk perangkat lain: