Hukum Adat

Hukum Tata Negara Adat Kerajaan Banggai

Buku Hukum Tata Negara Adat Kerajaan Banggai merupakan eksplorasi mendalam terhadap sistem pemerintahan adat di Nusantara, khususnya pada Kerajaan Banggai yang menjadi kesultanan pertama di Sulawesi Tengah. Melalui kajian ini, penulis menyoroti karakter unik tata kelola pemerintahan Banggai, yang pada abad ke-16 telah mengadopsi prinsip pengawasan terhadap penguasa oleh rakyat—sebuah cikal bakal demokrasi modern. Keberanian masyarakat Banggai untuk menerima pemimpin dari luar suku mereka menunjukkan tingkat keterbukaan luar biasa yang jarang ditemukan, bahkan dalam konteks modern. Buku ini juga menyoroti bagaimana struktur dan sistem pemerintahan yang dibangun oleh Raja Banggai bertujuan memberikan keadilan dan kesejahteraan kepada rakyat. Penulis mengupas kontribusi tata negara adat Kerajaan Banggai terhadap perkembangan sistem ketatanegaraan modern di Indonesia, termasuk pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Raja Banggai, bergelar Tomundo, memegang otoritas eksekutif tertinggi, sementara Basalo Sangkap bertugas sebagai lembaga legislatif yang memilih raja melalui musyawarah. Sistem ini mencerminkan nilai-nilai otonomi dan pemerintahan daerah yang relevan dengan konsep modern. Buku ini menjadi sumber berharga dalam memahami hubungan antara tradisi ketatanegaraan adat dan gagasan-gagasan besar dalam praktik ketatanegaraan Indonesia saat ini.

Untuk membaca, silahkan unduh aplikasi di bawah ini: