Hukum Lingkungan adalah seperangkat aturan yang mengatur interaksi manusia dengan lingkungan. Di tengah pertumbuhan populasi yang pesat, dampak signifikan terhadap lingkungan hidup semakin terasa. Oleh karena itu, kesadaran untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan sehari-hari dan lingkungan perlu ditanamkan agar tercipta keharmonisan yang berkelanjutan. Buku ini mengajak kita untuk memahami Hukum Lingkungan dan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Prinsip ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Sumber daya alam yang terbatas memerlukan inovasi energi baru yang dapat menggantikan energi yang akan habis. Khususnya, buku ini mengeksplorasi potensi energi terbarukan, terutama energi panas bumi, dari perspektif Hukum Lingkungan. Pembahasan mencakup undang-undang panas bumi dan dukungan pembiayaan dari APBN serta peran korporasi dalam operasional proyek geothermal. Meskipun proyek ini menghadapi berbagai pro-kontra dari masyarakat sekitar, pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat terus berupaya mengawasi dan memastikan proyek ini berjalan sesuai aturan. Pemerintah juga berhak memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang mengabaikan kelestarian lingkungan. Hukum perdata dan pidana berperan dalam memberikan kepastian hukum dan tanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Selain itu, upaya pengurangan emisi karbon melalui pajak karbon merupakan langkah penting, namun menggali dan memanfaatkan energi terbarukan sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan adalah kunci utama untuk masa depan yang lebih baik.
### Buku ini berfokus pada isu lingkungan hidup dan energi baru terbarukan, khususnya geotermal. Mengawali dengan pengertian lingkungan hidup, hukum lingkungan, dan kebijakan berkelanjutan, penulis menyajikan landasan teoretis yang mendalam. Bab berikutnya membahas secara mendalam pemanfaatan geotermal secara langsung, termasuk penggunaan energi panas bumi di kawasan hutan, serta kebutuhan investasi dalam pembangunan pembangkit listrik panas bumi. Pembahasan lanjut berfokus pada kepastian hukum investasi geotermal dan investasi modal asing dalam pengusahaan geotermal. Penerapan pajak karbon menjadi perhatian khusus, dengan diskusi mendalam tentang konsep pajak karbon dalam peraturan perundang-undangan, prinsip keadilan lingkungan dalam kebijakan pajak karbon, serta pengaruh pajak karbon terhadap kelangsungan bisnis. Bagian akhir buku membahas pengawasan dan penegakan hukum guna memperkuat pembangunan berkelanjutan, termasuk pengawasan terhadap pengusahaan panas bumi, sanksi administratif, tanggung jawab perdata korporasi, dan tanggung jawab pidana korporasi terhadap kerusakan lingkungan hidup. Buku ini mencoba memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif terkait isu lingkungan hidup dan energi geotermal, dengan harapan dapat menginspirasi masyarakat, pemerintah, dan para pengusaha untuk memahami pentingnya mengelola sumber daya dengan berwawasan lingkungan.
Unduh untuk perangkat lain: