Isu terkait BPJS Kesehatan memanglah sangat menarik untuk dibahas, terlebih peran BPJS Kesehatan sangat dominan sebagai pelaksana amanat dari konstitusi. Kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menetapkan BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional. Namun dalam praktiknya selama lebih dari satu dasawarsa, BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara (baca: operator) dapat melaksanakan tugas di luar kewenangannya dan bahkan menetapkan kebijakan yang mengikat (baca: regulator), sehingga menimbulkan ketidakjelasan status hukum BPJS dalam melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Adanya ambiguitas ini yang dibahas secara komprehensif dan mendalam oleh Penulis dalam buku
singkat buku ini dapat disajikan sebagai berikut --- Buku yang berjudul "STATUS HUKUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL" adalah hasil dari penelitian yang mendalam dan sistematis. Penulis, Dr. Hendra, M.Kes., Sp.And., (K-SAAM)., C.M.C., dengan dukungan editor Dr. Bambang Ariyanto, mengupas berbagai aspek hukum yang terkait dengan BPJS Kesehatan. Buku ini tidak hanya memaparkan fenomena BPJS dalam program jaminan kesehatan nasional, namun juga menyajikan analisis yang komprehensif tentang status hukum dan kedudukan hukum BPJS Kesehatan. Dengan berbagai penjelasan dan wawasan yang luas, buku ini bertujuan untuk memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan ilmu hukum dan pemahaman masyarakat tentang BPJS Kesehatan. Selain itu, buku ini juga menyediakan alternatif penyelesaian perbedaan pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, seperti konsultasi, negosiasi, konsiliasi, atau penilaian para ahli. --- Penjelasan singkat ini mencakup inti dari buku yang mencakup aspek hukum BPJS Kesehatan, analisis yang mendalam, serta kontribusi positifnya terhadap pengembangan ilmu hukum.
Unduh untuk perangkat lain: