Hadirnya instrumen HAM internasional di bidang perlin-dungan pekerja migran dan keluarganya serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maupun memorandum of Understanding antar negara yang bertujuan untuk melindungi para PMI dari segala macam kerentanan masalah HAM baik di dalam maupun di luar negeri, belum secara efektif memberikan manfaat perlindungan bagi PMI dari perspektif HAM khususnya bagi PMI non pro-sedural yang berada di luar negeri. Hal ini disebabkan karena selain ruang lingkup pem-berlakuan hukum nasional yang tidak dapat diterapkan di negara-negara penampung, hadirnya berbagai instrumen hukum internasional seperti kovenan-kovenan serta perjanjian internasional maupun memorandum of Understanding masih terdapat kelemahan dalam peng-awasan terhadap pelaksanaan dan ketaatan setiap negara akan instrumen hukum internasional tersebut, hal ini menyebabkan
Buku Buku "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" merupakan hasil kerja sama penulis yang terdiri dari Yuvensianus Manek, S.H., M.H., Dr. I Made Arjaya, S.H., M.H., dan Dr. Ni Komang Arini Styawati, S.H., M.Hum. Buku ini menyajikan analisis mendalam tentang fenomena pekerja migran non prosedural di Indonesia, serta upaya perlindungan hukum yang diberikan terhadap mereka. Pada bab pertama, penulis menjelaskan tentang fenomena pekerja migran non prosedural di Indonesia, termasuk dampak hukumnya serta kebijakan pemerintah yang telah dilakukan. Bab ini juga menggali masalah yang terkait dengan pekerja migran non prosedural, seperti pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakpastian hukum yang sering terjadi. Bab kedua membahas konsep perlindungan hukum, tenaga kerja migran, dan hak asasi manusia secara mendalam. Bab ini memaparkan definisi dan prinsip perlindungan hukum, jenis-jenis perlindungan hukum, konsep pekerja migran non prosedural, serta definisi hak asasi manusia. Bab ini memberikan landasan teoritis yang mendalam untuk memahami masalah yang dibahas dalam bab-bab berikutnya. Meskipun telah ada upaya perlindungan yang diberikan kepada pekerja migran non prosedural, penulis menyadari bahwa perlindungan tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Sampai saat ini, Pemerintah belum memiliki instrumen hukum yang dapat memberikan pedoman secara khusus terkait pencegahan pekerja migran non prosedural. Kekurangan ini menyebabkan ketidakpastian dan keragu-raguan hukum dalam praktek pencegahan terhadap pekerja migran non prosedural di beberapa wilayah, termasuk Kabupaten Malaka. Buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, pelajar, praktisi, stakeholder, dan masyarakat sebagai bahan referensi dan penelitian lebih lanjut. Semoga buku ini dapat menjadi sarana untuk memperbaiki kondisi pekerja migran non prosedural di Indonesia melalui upaya perlindungan hukum yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa penulisan buku ini masih jauh dari sempurna, dan menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendorong, dan memberikan semangat dalam proses penyelesaian buku ini.
Unduh untuk perangkat lain: