Konsep Public-Private Partnership (PPP) sudah banyak digunakan dalam membiayai pembangunan infrastruktur di berbagai negara, namun tidak ada definisi yang baku tentang PPP dalam pembangunan infrastruktur ini. Bappenas (2016) memberikan pengertian bahwa Public-Private Partnership (PPP) merupakan salah satu model yang mengadopsi konsep collaborative governance. Public-Private Partnership sendiri adalah sebuah bentuk kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2010, menyebutkan bahwa Public-Private Partnership hakikatnya adalah alternatif dari pengadaan fasilitas infrastruktur publik dengan menggunakan pembiayaan sektor swasta. Public Private Partnership merupakan kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan manfaat infrastruktur. Skema Public-Private Partnership merupakan salah satu solusi dalam pemenuhan kebutuhan akan infrastruktur. Bab 1: Infrastuktur Indonesia Bab 2: Kebijakan Penyediaan Infrastuktur Indonesia Bab 3: Public-Private Partnership Bab 4: Pola Pembiayaan Pemerintah Daerah Bab 5: Studi Kasus Penerangan Jalan Kota Bandung Bab 6: Skema Public-Private Partnership Penerangan Jalan.
singkat buku "Public-Private Partnership Tata Kelola Penyediaan Penerangan Jalan" oleh Dr. Kurniadi, S.Pi., M.Si., M.M., CQM., CIQaR, dapat disajikan sebagai berikut --- Public-Private Partnership Tata Kelola Penyediaan Penerangan Jalan Buku ini membahas tentang Public-Private Partnership (PPP) dalam konteks tata kelola penyediaan penerangan jalan. Melalui analisis teoritis dan praktis, penulis menyajikan bagaimana kerja sama antara institusi pemerintah dan swasta dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyediaan penerangan jalan. Kajian ini juga menggali berbagai aspek lingkungan, termasuk politik, sosial, dan budaya, yang mempengaruhi implementasi PPP. Selain itu, buku ini memaparkan berbagai tipe, model kontrak, dan bentuk modalitas PPP, serta tantangan dan solusi yang berkaitan dengan infrastruktur. --- Penulis mengakui bahwa kajian ini merupakan bagian dari upaya untuk menambah khasanah ilmu dan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dalam praktik dan pengembangan PPP. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi baik dalam pemikiran maupun penyediaan data. Semoga buku ini dapat memberikan wawasan baru dan solusi terhadap tantangan yang dihadapi dalam implementasi PPP. --- ini ringkas namun mencakup aspek-aspek utama yang dijelaskan dalam buku tersebut.
Unduh untuk perangkat lain: