Aparatur Sipil Negara merupakan bagian dari rakyat Indonesia yang mempunyai hak pilih dan dipilih. Namun demikian dalam melaksanakan hak memilih dan dipilih dalam rangka pemilihan umum tentu ada aturan atau rambu-rambu yang harus diperhatikan. Intinya Aparatur Sipil Negara harus netral dalam pelaksanaan pemilihan umum. Netralitas merupakan salah satu asas yang mengatur penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN. Azas netralitas ASN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Netral bagi ASN berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum tetapi juga sebagai pengawas pemilu termasuk pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI, maupun Polri. Atas dasar itu wewenang Bawaslu dalam hal menangani netralitas ASN tidak hanya dalam kontek penegakan hukum ansich (pro justitia) tetapi juga dalam kontek melakukan pengawasan atau dengan kata lain pintu masuk wewenang Bawaslu dalam menangani netralitas ASN dapat melalui fungsi pengawasan dan dapat pula melalui fungsi penegakan hukum. Jika pelanggaran ASN tidak berkaitan dengan ketentuan undang-undang pemilu/pilkada maka bawaslu dapat merekomendasikan pelanggaran peraturan perundangan lainnya. Buku ini terdiri dari beberapa pembahasan, diantaranya: Bab 1 Pendahuluan Bab 2 Demokrasi dan Negara Hukum Bab 3 Aparatur Sipil Negara Bab 4 Pemilihan Umum di Indonesia Bab 5 Kepesertaan Pemiliahan Umum di Indonesia Bab 6 Komisi Pemilihan Umum Bab 7 Badan Pengawasan Pemilihan Umum Bab 8 Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu Bab 9 Negara Demokrasi dan Negara Konstitusional.
### "APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEMILU Perspektif Demokrasi di Indonesia" Buku ini merupakan karya kolektif dari Dr. Sarjiyati, S.H., M.H., dan Anik Tri Haryani, S.H., M. Hum., yang bertujuan mendukung kegiatan pembelajaran di kampus serta menunjang tujuan pembelajaran mata kuliah yang relevan. Dalam buku ini, pembaca akan menemukan penjelasan mendalam tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perannya dalam sistem pemerintahan di Indonesia, termasuk pengertian, dasar hukum, tugas pokok, fungsi, hak dan kewajiban, serta syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi ASN. Selain itu, buku ini juga membahas perspektif demokrasi dalam konteks pemilu di Indonesia, mulai dari konsep demokrasi, sejarah demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi, hingga pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sementara itu, bagian terakhir dari buku ini mengulas tentang demokrasi dan negara hukum, serta menghubungkan keduanya dalam konteks perspektif demokrasi di Indonesia. Buku ini dirancang untuk menjadi acuan yang komprehensif bagi mahasiswa, dosen, dan tutor dalam proses belajar mengajar. Meskipun tidak disebutkan secara spesifik, buku ini mungkin juga membahas aspek hukum terkait hak cipta dan penggunaannya dalam konteks pengajaran dan penelitian ilmiah.
Unduh untuk perangkat lain: