Persoalan nafkah anak pasca perceraian orang tua sering menjadi problem karena hak-hak anak ada yang dikesampingkan dan kurang terurus dengan serius, terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak, yaitu pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Dalam suatu pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi pada hakikatnya adalah suatu bentuk realisasi dari kewajiban salah satu pihak untuk memenuhi amar yang tercantum dalam putusan tersebut. Namun pada tataran kenyataannya dalam praktik di lapangan sering terjadi perlawanan dari pihak yang akan dieksekusi. Pada setiap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), maka telah melekat kekuatan eksekutorial. Eksekusi atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak boleh ditunda pelaksanaannya, hanya perdamaianlah yang dapat menunda eksekusi. Eksekusi dilakukan untuk mengefektifkan suatu putusan menjadi suatu prestasi dan jika diperlukan bantuan dengan cara paksa melalui alat-alat negara. Tindakan secara paksa dilakukan adalah untuk melaksanakan putusan, karena para pihak atau salah satu pihak dalam putusan pengadilan tidak mau mentaatinya secara sukarela. Pada prosesnya, pelaksanaan suatu eksekusi selalu berjalan tidak sesuai, banyak halangan dan hambatan yang dijumpai sehingga dapat mengganggu proses eksekusi yang dilaksanakan oleh pihak pengadilan. Memang pada faktanya dan selalu menjadi pertanyaan ditengah masyarakat, tentang eksekusi putusan pengadilan tentang nafkah anak, bahkan sampai di Mahkamah Agung juga menjadi bahan pembicaraan supaya ditemukan solusinya. selain tidak mengatur secara tegas jumlah terendah nafkah anak pasca perceraian setiap bulan serta tidak mengatur sanksi tegas terhadap ayah yang tidak memberikan (melalaikan) nafkah anak pasca putusan perceraian, ada hal yang menjadi bahan pemikiran tentang konsep eksekusi yang dapat dilakukan, karena putusan hakim yang memerintahkan seorang ayah untuk menafkahi anaknya setiap bulan, tentu saja ini menjadi celah, karena apabila seandainya seorang ayah tidak membayarkan uang nafkah kepada anaknya setiap bulan, bagaimana mungkin eksekusi dapat dilakukan, sehingga hal seperti ini menjadi bias, tidak memiliki kepastian hukum, buku ini akan membahas secara komprehensif serta solusi supaya eksekusi putusan pengadilan dapat dilaksanakan.
singkat buku ini dapat disajikan sebagai berikut --- Menyelubungi dunia hukum dan pernikahan di Indonesia, buku ini menggali lekukan-lekukan hukum terkait nafkah anak dan ekonomi hak cipta, menyajikan pemahaman mendalam dan praktis. Dari bab pertama yang memperkenalkan pernikahan dan perceraian di Indonesia, hingga bab ketiga yang mendetailkan nafkah dan perlindungan anak, penulis menyajikan gambaran yang jelas dan komprehensif. Buku ini juga menggali tuntas tentang pelanggaran hak cipta dan sanksi hukumnya, baik untuk penggunaan komersial maupun non-komersial, dengan memaparkan kasus-kasus yang nyata. Mengedepankan pemahaman yang luas, buku ini tak hanya memberikan pemahaman hukum yang jelas, namun juga memberikan panduan praktis bagi pembaca dalam menghadapi berbagai situasi yang mungkin mereka jumpai. --- ini mencakup inti dari isi buku, termasuk topik-topik yang dibahas, seperti nafkah anak dan pelanggaran hak cipta, serta sanksi yang berlaku.
Unduh untuk perangkat lain: