Kepailitan merupakan sita umum atas seluruh kekayaan Debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim. Undang-Undang Kepailitan di Indonesia telah mengalami perubahan dan penggantian beberapa kali. Perubahan dan penggantian tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan yang timbul supaya terjamin kepastian, keadilan, dan ketertiban hukum. Undang[1]Undang Kepailitan dan PKPU lahir karena didorong oleh adanya kebutuhan dunia usaha terhadap perangkat hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutang yang adil, cepat, terbuka, dan efektif. Buku ini memuat materi-materi pokok dalam Undang – Undang Kepailitan dan PKPU di Indonesia. Pentingnya mempelajari materi Hukum Kepailitan dan PKPU khususnya bagi mahasiswa yang berminat dibidang Hukum Bisnis karena Eratnya hubungan antara Kepailitan dan PKPU dengan kondisi perekonomian. Apalagi saat pandemi dan pascapandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh Negara khususnya Indonesia , perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) meningkat sangat pesat sehingga menjadi topik yang sangat menarik untuk dipelajari. Selain itu Hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) merupakan sarana dalam proses penyelesaian hubungan utang-piutang yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil baik terhadap Kreditor dan Debitor dan sebagai sarana untuk pemerintah dalam mendorong perekonomian dan iklim investasi di Indonesia. Buku ini terdiri dari beberapa pembahasan, diantaranya: Bab 1 Penundaan Kewajiban PKPU sebagai Alternatif Penyelesaian Utang untuk menghindari Kepailitan Bab 2 Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesia Bab 3 Definisi dan Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan di Indonesia Bab 4 Asas-Asas Hukum Kepailitan Bab 5 Syarat Pengajuan dan Pihak yang bisa Mengajukan Pailit Bab 6 Akibat Hukum Kepailitan dan Pengurusan Harta Pailit Bab 7 Pengadilan Niaga Bab 8 Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang PKPU di Indonesia.
### Buku "Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)" merupakan referensi yang berguna bagi mahasiswa dan praktisi hukum, terutama yang berminat dalam bidang hukum bisnis. Buku ini menggali materi-materi pokok dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia. Pada bab pertama, penulis menjelaskan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sebagai alternatif penyelesaian utang untuk menghindari kepailitan. Bab berikutnya mengulas sejarah hukum kepailitan di Indonesia. Bab tiga memberikan definisi dan prinsip-prinsip hukum kepailitan di Indonesia. Bab keempat membahas asas-asas hukum kepailitan, sementara bab kelima menekankan pada syarat pengajuan dan pihak yang dapat mengajukan pailit. Bab keenam mengupas akibat hukum kepailitan dan pengurusan harta pailit, dan bab terakhir memperkenalkan pengadilan niaga sebagai wadah hukum dalam proses pailit. Buku ini merupakan hasil dari hibah disertasi yang diterima oleh penulis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dengan menyajikan materi secara sistematis dan komprehensif, buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam terhadap hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pembaca.
Unduh untuk perangkat lain: