Substansi dari kajian buku ini menyangkut pembatasan kepemilikan tanah HGU yang ditinjau dari perspektif keadilan sosial. Pada azasinya, pemilikan itu sangat penting, karena dunia tanpa milik akan terjadi kekacauan, saling klaim dan saling kuasai, demikian juga dengan pemilikan tanah, akan terjadi klaim/pengakuan dari masing-masing orang terhadap bidang tanah tertentu sehingga muncul tumpang tindih pemilikan.
### Buku Desain Hak Guna Usaha Berbasis Keadilan Sosial menawarkan pemahaman mendalam tentang pengaturan hak atas tanah di Indonesia, dengan fokus pada HGU (Hak Guna Usaha) dan implikasinya dalam berbagai konteks sosial dan hukum. Buku ini meliputi sejarah dan perkembangan pengaturan hak atas tanah di Indonesia, termasuk analisis mendalam tentang HGU di Sumatera Utara. Bab pertama menyajikan sejarah dan perkembangan pengaturan hak atas tanah di Indonesia, dengan fokus khusus pada HGU di Sumatera Utara. Bab kedua membahas desain hukum adat dalam pembatasan pemilikan tanah, sementara bab ketiga mengulas rekonstruksi pembatasan pemilikan tanah HGU kepada perusahaan perkebunan. Bab keempat membandingkan pembatasan pemilikan tanah perkebunan di Malaysia, dan bab kelima membahas keadilan integralistik dalam pemilikan tanah. Kesimpulan dan saran akhir disajikan dalam bab terakhir, serta disertai glosarium, daftar pustaka, dan informasi penulis dan editor. Buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang HGU dan implikasinya dalam konteks sosial dan hukum, dengan tujuan meningkatkan nilai keadilan sosial dalam pengaturan hak atas tanah. --- Jika Anda membutuhkan informasi lebih detail atau aspek tertentu dari buku ini, silakan tanyakan dengan spesifik.
Unduh untuk perangkat lain: