Penghapusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, mengakibatkan adanya kekosongan dan disparitas dalam penegakan hukum pidana atas kejahatan konstruksi. Kondisi ini memicu maraknya persoalan hukum terutama terkait kegagalan bangunan dan kecelakaan konstruksi. Karena itu, rekonstruksi hukum pertanggungjawaban korporasi dalam pekerjaan konstruksi, membuka ruang penting untuk menggali implikasi potensial dari rekonstruksi sanksi pidana. Sehingga regulasi jasa konstruksi nasional mampu mengakomodir kepentingan para pihak dan memberi kepastian serta kemanfaatan bagi masyarakat luas.
### Buku "BINGKAI HUKUM JASA KONSTRUKSI (Masalah Populer dan Konsep Keadilan Holistik sebagai Paradigma Kepastian Hukum)" merupakan karya ilmiah yang ditulis oleh Dr. Agustina, S.E., S.H., M.H., M.Psi., dengan editorial bantuan Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum. Buku ini mencakup perkembangan hukum jasa konstruksi di Indonesia, masalah hukum yang sering dihadapi, serta aspek bisnis dan politis Undang-Undang Jasa Konstruksi. BAB 1 membahas perjalanan hukum jasa konstruksi, masalah hukum yang dihadapi, dan aspek bisnis dan politis UU Jasa Konstruksi. BAB 2 menyeberang ke masalah hukum jasa konstruksi, fokus pada disparitas penegakan hukum dalam industri ini. Buku ini juga menggali konsep keadilan holistik sebagai paradigma kepastian hukum, yang diusung sebagai solusi untuk masalah yang dihadapi dalam jasa konstruksi. Buku ini melengkapi literatur dengan data empiris, termasuk tabel dan gambar yang mendukung argumen dan analisis. Mengungkap permasalahan yang sering dihadapi dalam industri konstruksi, buku ini menawarkan solusi melalui konsep keadilan holistik. Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk pada bagian-bagian buku ini.
Unduh untuk perangkat lain: