Buku ini dapat menjadi panduan bagi pembaca yang ingin mendalami topik perdagangan karbon, terutama dalam konteks PLTU batu bara di Indonesia. Analisis mendalam, mengulas berbagai aspek kebijakan pemerintah terkait pajak dan perdagangan karbon sebagai upaya dalam mencapai target penurunan emisi pada tahun 2030.
Buku ini menjelaskan tentang kebijakan pemerintah terkait pajak karbon yang diberlakukan pada sektor pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara, mulai 1 April. Kebijakan ini diintegrasikan dengan skema perdagangan karbon (cap and trade dan cap and tax) sebagai upaya dalam mencapai target penurunan emisi pada tahun 2030 dan transisi energi di Indonesia menuju Net Zero Emission 2060. Aturan main perdagangan karbon dimulai dengan penetapan batas atas emisi (cap) gas rumah kaca oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. PLTU akan menerima izin untuk memproduksi emisi hingga batas cap tersebut. PLTU yang memiliki surplus emisi dapat menjualnya kepada PLTU yang menghasilkan emisi di atas cap, atau melakukan offset emisi dengan membeli kredit dari pembangkit listrik yang menggunakan energi baru terbarukan (EBT). Buku ini juga menyoroti kekhawatiran terkait batas emisi yang masih dianggap terlalu tinggi dan tarif pajak karbon yang dianggap rendah, termasuk perbandingan dengan harga karbon dari Bank Dunia pada tahun 2020.
Unduh untuk perangkat lain: