Hukum

Reformulasi Pengaturan Hukum Pelanggaran Pemilu di Indonesia

Inonesia merupakan negara berkembang yang terus memperbaiki citra demokrasi di mata dunia yang ditandai dengan amandemen Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanahkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan di Indonesia. Wujud demokrasi tersebut menjadi penanda pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat maupun pemimpin di negeri ini. Pemilihan umum sebagai peristiwa politik merupakan bentuk dari manifestasi kedaulatan rakyat yang tidak lepas dari persoalan-persoalan penegakan hukum. Namun, dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan (pilkada) terkadang masih terdapat beberapa pelanggaran. Seperti yang ada dalam buku ini, dijelaskan tentang beberapa wilayah yang melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilihan yang lazim dengan sebutan pilkada. Selain itu, dalam buku ini terdapat beberapa pembahasan terkait kajian hakikat pengaturan hukum terhadap pelanggaran pilkada, penerapan hukum terhadap pelanggaran pilkada, dan menganalisis pengaturan hukum dalam pelanggaran pilkada di Indonesia.

Untuk membaca, silahkan unduh aplikasi di bawah ini: