Pelimpahan tugas kepada Pemerintah Daerah dalam otonomi harus disertai dengan pelimpahan keuangan (money follow functions). Pendelegasian pengeluaran (expenditure assignment) sebagai konsekuensi diberikannya kewenangan yang luas serta tanggungjawab pelayanan publik yang tentunya harus diikuti dengan adanya pendelegasian pendapatan (revenue assignment). Tanpa pelimpahan ini, otonomi menjadi tidak bermakna.
Buku ini mengajak pembaca untuk memahami potensi dan pentingnya obligasi daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan di Indonesia. Mulai dari aspek sejarah pengaturan, pendapat ahli, hingga putusan Mahkamah Konstitusi, penulis menyajikan ulasan komprehensif tentang obligasi/obligasi daerah. Buku ini bertujuan untuk memberikan sudut pandang akademis mengenai realisasi obligasi daerah di Indonesia, bukan hanya sebagai wacana dalam diskusi ilmiah. Selain itu, buku ini juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah melalui penggunaan obligasi daerah, yang berbeda dari mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dan pinjaman pemerintah daerah lainnya. Buku ini berharap dapat memberikan sumbangsih bagi pembuat kebijakan untuk merealisasikan pengaturan obligasi daerah di era otonomi daerah.
Unduh untuk perangkat lain: