bukuini bertujuan untuk menguji pengaruh board governance terhadap ketaatan pengungkapan wajib pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) non-keuangan di Indonesia. Penelitian mengenai pengaruh board governance terhadap ketaatan pengungkapan wajib telah dilakukan antara lain oleh Michelon dan Parbonetti (2010) serta Hossain (2008). Perusahaan yang digunakan dalam penelitian tersebut merupakan perusahaan privat, bukan State Owned Enterprises (BUMN) sehingga diperlukan penelitian lanjutan untuk mengetahui pengaruh board governance terhadap ketaatan pengungkapan wajib pada BUMN.
### --- BOARD GOVERNANCE DAN MANDATORY DISCLOSURE PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DI INDONESIA --- Penelitian ini menjelajahi tingkat ketaatan pengungkapan wajib oleh 40 BUMN di Indonesia periode 2002-2004, yang menunjukkan rerata pengungkapan wajib sebesar 38,52%. Walaupun Bapepam-LK telah mensyaratkan pengungkapan 100,00% dalam SE-02/PM/2002, tingkat ketaatan masih rendah. Penelitian Suharli dan Amrullah (2007) menemukan bahwa tidak adanya kaitan antara pengawasan board terhadap tingkat ketaatan pengungkapan wajib. Meskipun board governance memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pengungkapan, penelitian ini tidak menunjukkan hubungan langsung antara pengawasan board dan tingkat ketaatan pengungkapan wajib. --- Kementerian BUMN bertujuan membangun BUMN menjadi perusahaan kelas dunia, dengan penerapan Good Corporate Governance (GCG) melalui Keputusan Menteri Negara BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 dan PER-01/MBU/2011. Turut mengatur penerapan GCG pada BUMN, Bapepam-LK juga memberikan pedoman keterbukaan informasi dalam laporan keuangan emiten melalui Kep-305/BEJ/07-2004 dan Kep-06/PM/2000. Kurangnya transparansi di BUMN seringkali menyebabkan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme, seperti temuan Indonesia Corruption Watch pada sekitar Rp10,48 triliun di beberapa BUMN, dan kasus penggelembungan laba bersih di PT Kimia Farma Tbk. --- Penelitian ini menekankan pentingnya transparansi dalam corporate governance BUMN, dengan annual report sebagai media utama untuk melakukan pengawasan dan evaluasi. Meskipun BUMN di Indonesia belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi, penelitian ini menyediakan wawasan penting tentang tantangan dan peluang dalam mewujudkan keterbukaan informasi yang lebih komprehensif dan berkualitas. --- Penulis Dr Abdul Kharis Almasyhari SE. M.Si. Ak --- --- Cetakan Pertama, Oktober 2021 Bening Pustaka Puri Permata Sorobayan No.1, Argomulyo Sedayu, Bantul, Indonesia 0895807411411 beningpustaka@gmail.com --- --- Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang. Dilarang Memperbanyak Sebagian atau Seluruh Buku Ini Dalam Bentuk Apa Pun Tanpa Izin dari Penerbit.
Unduh untuk perangkat lain: