E-government atau electronic government merupakan kemajuan teknologi informasi di bidang pemerintahan yang bertujuan untuk menghadirkan informasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Bisa dikatakan, e-government adalah bentuk investasi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam hal ini, pendekatan e-government menjadi sarana dalam penyebaran informasi dan pengiriman layanan online sementara. Dalam e-government terdapat strategi yang harus didasarkan pada visi transformasi layanan publik yang holistik. Penerapan transformasi layanan publik dapat didorong dan dipertahankan dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi secara intensif dari lembaga yang terlibat di dalam electronic government. Secara umum, buku ini memuat konsep pemanfaatan model e-government dalam mendukung teori pelayanan publik. Secara khusus, buku ini menyoroti bentuk dan proses implementasi e-government pada pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang demokratis. Kehadiran buku ini semoga dapat menjadi bahan referensi bagi pegiat di bidang administrasi publik dan bidang keilmuan sosial.
Buku ini membahas konsep dan implementasi e-government di Indonesia, khususnya dalam konteks pemanfaatan model e-government untuk mendukung pelayanan publik yang lebih demokratis. Buku ini menggali aspek hukum terkait hak cipta dan pelanggarannya, serta menyajikan peraturan perundang-undangan yang relevan. Studi kasus yang dilakukan menyoroti implementasi e-government di Dinas Penanaman Modal Kabupaten Soppeng, yang menunjukkan bagaimana teknologi informasi dapat memperbaiki efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik. Buku ini tidak hanya memaparkan teori dan konsep dasar e-government, tetapi juga memberikan wawasan praktis tentang bagaimana model e-government dapat diterapkan dalam lingkungan administrasi publik. Melalui analisis hukum, penulis menekankan pentingnya pemahaman dan penghormatan terhadap hak cipta dalam penggunaan e-government. Buku ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi praktisi administrasi publik, akademisi, dan pelaku industri e-government dalam memahami dan menerapkan prinsip e-government yang efektif dan etis.
Unduh untuk perangkat lain: