Tindak pidana korupsi pada sektor pengadaan barang/jasa telah menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Berdasarkan data KPK 85% kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK terkait dengan pengadaan barang/jasa. Perlu dilakukan upaya yang serius dan sistematis untuk meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi pada sektor pengadaan barang/jasa. Dinamisnya pembaruan regulasi pengadaan barang/jasa belum mampu meningkatkan pencegahan tindak pidana korupsi pada sektor ini. Setiap waktu selalu ada saja mega korupsi yang terjadi pada sektor pengadaan barang/jasa. Dalam buku ini dijelaskan bagaimana perkembangan regulasi pengadaan barang/jasa yang sudah dilakukan sejak Tahun 1969 hingga hari. Dari banyak regulasi yang sudah diterbitkan, terdapat beberapa kelemahan mendasar yang menyebabkan tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa tetap merajalela. Kelemahan pertama tersebut diantara terkait dengan inkonsistensi regulasi pengadaan barang/jasa yang tersebar dalam banyak sekali regulasi, sering berubah-ubah dan tidak sinkronnya antar satu regulasi dengan regulasi lain. Kelemahan kedua terkait dengan rendahnya implementasi kebijakan SDM dan kelembagaan pemerintah. Kelemahan ketiga ekosistem e-Government yang belum merata dalam ekosistem pengelolaan keuangan negara. Pada bagian akhir dari buku ini, penulis menawarkan gagasan pembaruan politik hukum untuk meningkatkan efektivitas pencegahan tindak pidana korupsi pada sektor pengadaan barang/jasa.
### Buku "Politik Hukum Pengadaan Barang/Jasa" oleh Dr. Ir. Nandang Sutisna, S.H., M.B.A., merupakan upaya mendalam untuk menganalisis dan memahami fenomena korupsi dalam pengadaan barang/jasa. Karya ini bermula dari dilema paradoks di satu sisi, tingginya tingkat korupsi pengadaan barang/jasa yang mencapai 85% dari total perkara yang ditangani KPK; di sisi lain, ketakutan pelaksana pengadaan yang rentan dengan kriminalisasi yang berpotensi menyebabkan mereka dianggap tersangka tanpa kesalahan yang jelas. Buku ini memaparkan berbagai aspek korupsi pengadaan barang/jasa, mulai dari definisi, fenomena, jenis, modus, pelaku, sebab, dan dampak. Penulis mendalami kelemahan regulasi yang ada, yang dianggap menyebabkan korupsi tetap terjadi, seperti inkonsistensi regulasi dan kebijakan SDM serta kelembagaan pengadaan. Analisis ini dilengkapi dengan rekomendasi pencegahan dan pembaruan regulasi pengadaan barang/jasa yang lebih efektif. Dengan menawarkan pemahaman mendalam dan praktis, buku ini memberikan saran dan solusi untuk mengatasi korupsi dalam pengadaan barang/jasa, sehingga dapat menjadi sumber yang berharga bagi pelaku pengadaan, peneliti, dan pihak berkepentingan lainnya. --- singkat ini dirancang untuk memberikan gambaran umum tentang isu-isu utama yang dibahas dalam buku, sesuai dengan konteks yang diberikan.
Unduh untuk perangkat lain: