Abepura: penegakkan HAM dan bintang kejora

Hukum
Abepura: penegakkan HAM dan bintang kejora

0 MB
ebook
186 Dilihat
Penerbit
ISBN
noisbn
Kategori
eISBN
978-623-05-5075-1
Wishlist
Bagikan

Sinopsis

Sidang kasus pelanggaran hak asasi manusia berat Abepura, Papua, yang sedianya digelar di Pengadilan HAM Ad Hoc di Makassar, dihentikan sementara selama 40 hari. Salah seorang anggota majelis hakimnya, M. Kabul Supryadhie, menjadi petugas Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) Koordinator Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Surat Mahkamah Agung yang dikirim ke Pengadilan HAM Makassar menyatakan persetujuan penghentian sidang sejak 9 Januari hingga 19 Februari. Pengadilan HAM akan mengadili terdakwa mantan Komandan Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Papua Brigadir Jenderal Johny Wainal Usman, 49 tahun, dan mantan Kepala Kepolisian Resort Jayapura Komisaris Besar Polisi Daud Sihombing, 45 tahun. Majelis hakim yang mengadili Johny Wainal Usman terdiri atas Jalaluddin (ketua), Edy Wibisono, Heru Susanto, Amiruddin Buraera, dan Kabul Supryadhie. Sedangkan majelis hakim terdakwa Daud Sihombing adalah Edy Wibisono (ketua), Jalaluddin, Heru Susanto, Amiruddin Buraera, dan Kabul Supryadhie. Semua hakim berasal dari Pulau Jawa. Juru bicara Pengadilan Negeri Makassar, Reno Listowo, menjelaskan, penetapan hakim pengganti dalam kasus itu merupakan kewenangan MA karena izin yang diberikan terhadap Kabul juga diberikan oleh MA. "Pengadilan Negeri Makassar hanya penyedia fasilitas persidangan," ujar Reno, Rabu (12/1). Reno mengakui memang ada ketentuan bahwa sidang sebuah perkara harus selesai paling lama enam bulan, bukan hanya untuk perkara HAM. "Kalau lebih dari batas waktu itu, harus dilaporkan ke MA. Sepanjang alasannya jelas, tak jadi masalah," katanya.

Generated by AI ✨

Deskripsi Buku

### Buku ini mengangkat kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang terjadi di Abepura, Papua, pada tanggal 7 Desember 2000. Kasus ini melibatkan mantan Komandan Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Papua, Brigadir Jenderal Johny Wainal Usman, dan mantan Kepala Kepolisian Resort Jayapura, Komisaris Besar Polisi Daud Sihombing. Sidang perkara ini awalnya dijadwalkan di Pengadilan HAM Ad Hoc di Makassar, namun mengalami penundaan selama 40 hari. Penundaan ini disebabkan oleh peliputan perkara oleh petugas Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) Koordinator Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pada sidang, Jaksa penuntut menuduh terdakwa mengetahui bawahannya melakukan pelanggaran HAM berat, termasuk pembunuhan, namun tidak mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut. Dalam peristiwa tersebut, tiga warga sipil tewas, termasuk Elkius Suhuniap yang ditembak dan dua lainnya yang tewas karena pemukulan di kepala. Terdakwa dihadapkan pada ancaman pidana penjara minimal 10 tahun dan maksimal seumur hidup. Hingga sidang pada 6 Januari, baru 60 dari 119 saksi yang diperiksa. Salah satu saksi, Kepala Kepolisian Daerah Bali Inspektur Jenderal I Made Mangku Pastika, menilai tidak ada unsur pelanggaran HAM berat dalam peristiwa tersebut. Buku ini juga mencerminkan seruan dari Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) se-Papua yang menyerukan perdamaian di seluruh Papua, menyusul konflik pascapengesahan UU Otonomi Khusus Papua. Meskipun sidang dianggap belum mencapai rasa keadilan dan kebenaran korban, proses peradilan terus berlanjut.

Tags:
Keyword:

Untuk membaca, silahkan unduh aplikasi di bawah ini:

Unduh untuk perangkat lain:

playstore windows appstore macos

Ulasan Pembaca

0.0 /5
5
(0)
4
(0)
3
(0)
2
(0)
1
(0)

Ulasan (0)

Urutkan
no-review

Belum Ada Ulasan

Jadilah yang pertama memberikan ulasan!

Tulis Ulasan

Orang Lain Juga Membaca Buku Ini

Buku Lainnya dari Penerbit Tempo Publishing

Selengkapnya

Buku Lainnya dari Kategori Hukum

Selengkapnya

Buku Lainnya dari Sub Kategori Hukum

Selengkapnya

Buku Terbaru

Buku Terpopuler

Selengkapnya
Abepura: penegakkan HAM dan bintang kejora

Abepura: penegakkan HAM dan bintang kejora

Pusat Data dan Analisa Tempo

Preview
Hubungi Kami
cara-membaca-buku