KONTROVERSI itu berawal dari secarik surat. Warkat tersebut diteken oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Inti surat: mengajak gubernur kepala daerah bekerja sama membangun kapal-kapal patroli KAL-35 yang kelak dioperasikan oleh Angkatan Laut. TEMPO menginvestigasi pelaksanaan proyek KAL-35 dan menemukan sejumlah kejanggalan yang layak dipertanyakan.