Saltar 1000 perkara perselisihan hasil Pemilu diperkirakan akan masuk ke Mahkamah Konstitusi. Jumlah itu jauh meningkat dibandingkan perkara pada Pemilu 2004, sebanyak 479 perkara. (Kompas, Selasa 3 Maret 2009) Dari 479 perkara dalam tahun 2004 enam perkara besar (landmark cases)ditangani oleh Penulis yang patut disimak dari dua jilid buku yang ditangan Anda untuk dimiliki.
### Buku "Perkara Perkara Politik dan Pilkada di Pengadilan Jilid 1" merupakan kumpulan studi kasus mengenai beberapa perkara sengketa pemilihan Kepala Daerah dan perkara politik yang telah diproses di pengadilan. Buku ini disusun oleh Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H. sebagai bahan referensi bagi para praktisi hukum dan peneliti lain yang membutuhkan informasi mengenai acara persidangan sengketa politik dan pilkada. Buku ini mencakup beberapa perkara sengketa pilkada, termasuk 1. Perkara Nurdin Pumomo melawan Adang Budiman dalam Perkara No. 141/Pdt.G/2000/PN.JKT.PST. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 2. Perkara Fahmi Idris dan Marzuki Darusman melawan Partai Golongan Karya dalam perkara No. 344/Pdt.G/2004/PN Jkt. Bar. di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. 3. Perkara Drs. Fabianus Kamkopimu dan Dr. Stefanus Osok, M.Kes., M.M., melawan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dalam perkara No. 337/0CK.IN2007 Tanggal 26 Februari 2007. Selain itu, buku ini juga membahas sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia, mulai dari masa Orde Baru hingga masa Reformasi. Penulis menyajikan definisi dan konsep diskresi dalam hukum, serta mengkaji teori donat dan teori tebang pilin dalam konteks perkara-perkara yang disajikan. Buku ini bertujuan memberikan pemahaman yang mendalam tentang proses hukum dalam sengketa pilkada dan perkara politik, serta memberikan wawasan tentang evolusi demokrasi di Indonesia melalui berbagai tahapan.
Unduh untuk perangkat lain: