Berbagai aspek dapat menjadikan kredit bank yang semula lancar, dalam perjalanan waktu menjadi bermasalah/macet. Berkenaan dengan itu, direksi bank BUMN potensial untuk dimintakan pertanggungjawaban yuridis dengan terjadinya kredit macet pada bank tempatnya bekerja. Pada dasarnya, pemberian kredit merupakan perjanjian yang termasuk dalam lingkup hukum perdata, didasarkan pada adanya kata sepakat antara debitur dengan bank. Namun, besar kemungkinan bahwa kredit macet yang dialami bank BUMN dilihat sebagai suatu tindak pidana, yang dapat dituntut berdasarkan UU Tindak Pidana Korupsi.
### Tanggungjawab Yuridis Bankir Atas Kredit Macet Nasabah merupakan karya ilmiah yang mengupas tuntas peran dan tanggung jawab bankir dalam mengelola kredit nasabah. Buku ini diterbitkan oleh P.T. Alumni di Bandung pada 2012 dan ditulis oleh Dr. Jonker Sihombing, M.H., M.A. Pendahuluan buku ini menjelaskan posisi bankir yang strategis dalam manajemen risiko, termasuk risiko operasional, pasar, portofolio, likuiditas, dan kredit. Dr. Sihombing menekankan pentingnya uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dalam penunjukan bankir, terutama dalam konteks kredit macet. Bab pertama membahas tentang kegiatan perbankan dan tugas-tugas bankir, termasuk kegiatan operasional bank, kelayakan operasional, struktur direksi dan pejabat bank, serta prinsip Good Corporate Governance. Bab kedua membahas pemberian kredit perbankan, menguraikan hakikat pemberian kredit, posisi nasabah debitur, dan perlindungan hukum bagi nasabah debitur. Bab ketiga dan empat fokus pada tanggung jawab yuridis bankir atas kredit macet. Bab ini menganalisis kredit macet dari perspektif hukum perdata dan pidana, serta melihat implikasi hukumnya, terutama untuk bank BUMN. Kesimpulannya, buku ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab yuridis bankir dalam mengelola kredit nasabah, serta memberikan landasan hukum yang kuat bagi praktik perbankan yang efektif dan efisien.
Unduh untuk perangkat lain: