Hukum

Kepaniteraan

Pelaksanaan hukum acara merupakan tugas yudisial dan menjadi domain hakim, yang menjadi avant guard dalam memeriksa dan mengadili perkara untuk memberi keadilan kepada para pihak. Sedangkan pelaksanaan adminitrasi yang tertib merupakan domain (ke)-panitera-(an), sebagai back bone bagi terselenggaranya peradilan tersebut. Kedudukan hukum pelaksanaan adminitrasi sebagai back bone, harus disadari bahwa pengadilan agama dalam memberikan keadilan berawal dari dan berujung pada administrasi perkara. Sebab tugas dan fungsi Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Sementara itu tugas dan fungsi penerimaan dan penyelesaian perkara (termasuk eksekusi) adalah tugas adminsitasi dari kepaniteraan, sedangkan tugas memeriksa dan mengadili adalah tugas yudisial dari hakim. Oleh karena itu, proses adminsitrasi tidak bisa dipisahkan dari proses yudisial, keduanya saling berjalin berkelindan yang pada akhirnya akan dapat mempengaruhi kualitas keadilan. Sebagai contoh penerimaan berkas perkara tidak tertib, pemanggilan para pihak yang tidak cermat akan mempengaruhi hakim dalam membuat putusan yang adil. Demikian pula putusan pengadilan agama yang sudah berkeadilan akan tetapi dalam administrasi eksekusinya tidak tertib, maka putusan yang baik itu akan sia-sia (ilussoir) belaka. Oleh karena itu, penguasaan administrasi pengadilan agama menjadi pra syarat (conditio sine qua non) untuk penyelenggaraan peradilan yang baik dan berkeadilan. Dalam kerangka penguasaan administrasi peradilan inilah, kehadiran buku “ Kepaniteraan” karya Sdr. Afif Zakiyudin, S.Sy., M.H menjadi sangat penting. Sebab buku ini mengupas tuntas tugas-tugas dan fungsi-fungsi administratif dari unit kepaniteraan di pengadilan agama, mulai dari penerimaan perkara sampai dengan penyelesaian perkara disertai dasar hukumnya. Di samping itu buku ini menjelaskan kedudukan dan hubungan kerja antara-aparatur kepaniteraan, mulai dari panitera, panitera muda, panitera pengganti dan jurusita-jurusita pengganti, sampai pada petugas meja 1 meja 2 dan meja 3. Dan seiring dengan era tekonologi informasi yang juga merambah dunia peradilan agama, buku ini tenyata juga mengulas tentang SIPP sebuah sistem informasi penulurusan perkara. Dengan sistem ini setiap stake holder setiap saat dapat memantau proses perkara di pengadilan agama. Buku ini terdiri dari beberapa pembahasan, diantaranya: Administrasi dan Asas-asas Peradilan Agama Kewenangan Pengadilan Agama Tugas dan Kewenangan Pejabat Pengadilan Agama Pola Prosedur Penyelenggaraan Administrasi Perkara Prosedur Penerimaan Permohonan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali Pola Tentang Register, Keuangan, Laporan, Kearsipan, Minutasi dan Pemberkasan Perkara Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Layanan E-Court

Untuk membaca, silahkan unduh aplikasi di bawah ini: