JAKARTA - Indonesia Corruption Watch menambah catatan tentang keganjilan sejumlah pasal dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan disahkan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Lembaga masyarakat pemantau korupsi tersebut menyoroti sejumlah pasal dari rancangan beleid tersebut yang justru memperingan hukuman para pelaku tindak pidana korupsi.
Cover Belakang Buku "Kata Pengantar Literasi dan Peringkat Negara" Buku ini meneliti peran literasi dalam mengukur kualitas pendidikan di negara-negara di dunia, dengan fokus pada Indonesia. Berdasarkan hasil survei dari John W. Miller, Indonesia ditempatkan pada peringkat ke-60 dari 61 negara yang disurvei. Peringkat ini menjadi tantangan bagi pemerintah, yang harus merespons dengan baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan literasi di negara ini. Buku ini juga menyajikan informasi terkait dana keistimewaan yang diterima oleh Pemerintah Daerah Yogyakarta (Pemda DIY) dari pemerintah pusat. Di bagian ini, ditegaskan bahwa sebagian besar dana tersebut (70-80 persen) digunakan untuk membiayai urusan kebudayaan. Penulis meninjau efektivitas penggunaan dana keistimewaan ini, serta tantangan dan peluang yang ada. Selain itu, buku ini juga membahas undang-undang hak cipta dalam konteks digital, termasuk penggunaan e-book dan komputer untuk akses sumber daya informasi. Buku ini menggambarkan upaya penerbitan e-book untuk meningkatkan akses dan penggunaan sumber daya informasi digital, serta menekankan pentingnya ketersediaan komputer dalam meningkatkan literasi di era digital. Buku ini menawarkan wawasan yang mendalam tentang literasi, dana keistimewaan, dan penggunaan teknologi informasi untuk memajukan literasi di Indonesia. Terima kasih telah memilih buku ini untuk menambah pengetahuan Anda.
Unduh untuk perangkat lain: