Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Permen ATR/BPN 2/2018.
### Buku ini membahas aspek-aspek penting terkait pejabat pembuat akta tanah (PPAT) di Indonesia. Mulai dari definisi dan kewenangan PPAT, proses pembuatan akta tanah, hingga mekanisme pengawasan dan pembinaan terhadap PPAT. Penulis menjelaskan mengenai kewenangan PPAT yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020. Selain itu, buku ini juga menyajikan informasi tentang Majelis Pengawas & Pembina PPAT dan mekanisme hukum yang berlaku bagi PPAT yang dijatuhi sanksi. Materi dalam buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam bagi pembaca tentang peran dan tanggung jawab PPAT dalam pelayanan hak tanggungan tanah di Indonesia. --- singkat ini memberikan gambaran umum tentang isi buku dan relevansinya bagi pembaca yang tertarik dengan topik tersebut.
Unduh untuk perangkat lain: