Pendidikan

Hukum Pemerintahan Daerah & Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Bingkai NKRI

Sebagai orang Indonesia yang memperoleh kesempatan belajar mengenai Ilmu Hukum, penulis merasa memiliki kewajiban memberikan sumbangan pemikiran yang dapat bermanfaat dalam pembelajaran ilmu hukum. Salah satu kajian hukum yang menjadi fokus pembelajarn penulis adalah Hukum Pemerintahan Daerah. Penulis sangat tertarik mengkaji tentang bagaimana hukum pemerintahan daerah di Indonesia mengatur kedudukan daerah isti- mewa dalam sebuah bangunan negara kesatuan. Sejak memasuki masa re- formasi, pengaturan pemerintahan daerah di Indonesia mengalami perge- seran substansi yang cukup fundamental. Hal tersebut terjadi karena peru- bahan dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 pada Amandemen ke 2 di tahun 2000 yang mengatur pemerintahan daerah di Indonesia.

Untuk membaca, silahkan unduh aplikasi di bawah ini: