Pada 14 Desember 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan nomor 46/PUU-XIV/2016 mengenai pengujian pasal 284, 285, 292Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal tersebut mengatur hal perselingkuhan (overspel), pemerkosaan, dan pencabulan. Putusan MK ini akan menjadi cermin bagaimana negara harus menentukan sikap terhadap persoalan-persoalan yang terkait dengan pemidanaan. Para pemohon pengujian tiga pasal tersebut menginginkan adanya perluasan pemidanaan, baik bagi subyek yang diatur maupun obyek hukumnya. Ini antara lain pada pasal 284 yang mengatur pelanggaran kesetiaan dalam perkawinan (perselingkuhan). Pasal ini merupakan delik aduan. Artinya, jika terjadi hubungan seksual di antara orang yang sudah menikah tapi tidak direstui oleh suami atau istri yang bersangkutan, pasangannya bisa meminta perlindungan negara. Pasal ini tujuan utamanya adalah melindungi kesucian perkawinan atau hubungan suami-istri (Lies Sugondo: 2016).
### untuk Cover Belakang Buku Dalam buku ini, kita akan dibawa pada perjalanan literasi di Indonesia, yang dianalisis melalui hasil survei internasional yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-60 dari 61 negara yang disurvei. Pemerintah Indonesia merespons hasil survei tersebut dengan serius, mencoba memahami implikasinya terhadap kualitas pendidikan dan upaya membangun literasi masyarakat. Buku ini juga menyajikan berbagai inisiatif yang dilakukan untuk meningkatkan minat baca masyarakat, termasuk program Duta Baca Indonesia dan gerakan literasi sekolah yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan Nasional RI. Selain itu, disajikan informasi tentang perpindahan media bacaan dari format cetak ke digital, khususnya penggunaan telepon pintar sebagai media utama untuk membaca e-book. Terakhir, buku ini mengajak kita untuk memahami pentingnya hukum hak cipta dalam menjaga kualitas dan integritas konten digital, serta menyadari bahwa pelanggaran hak cipta dapat mengakibatkan hukuman yang cukup berat. Selamat membaca!
Unduh untuk perangkat lain: