Akuntansi

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagai Pedoman Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

Kebijakan Akuntansi merupakan instrumen penting dalam penerapan akuntansi akrual di lingkungan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan dan menyajikan laporan keuangan dalam rangka keterbandingan laporan keuangan, akuntabilitas dan kewajaran laporan keuangan Pemerintah Daerah. Tidak seharusnya penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah menyalin keseluruhan SAP tetapi dilakukan secara terpilih dan berasas guna bagi Pemerintah Daerah. Hubungan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah Kerangka Konseptual Akuntansi merupakan konsep-konsep yang mendasari penetapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Pemahaman terhadap kerangka konseptual akan mempermudah pemahaman dan penerapan terhadap Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Buku kebijakan akuntansi ini menjadi suatu keharusan bagi Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan dan menyajikan laporan keuangan dalam rangka keterbandingan laporan keuangan, akuntabilitas dan kewajaran laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Untuk membaca, silahkan unduh aplikasi di bawah ini: