Hukum

Memahami Hukum Kepailitan dari Perspektif Gugatan Lain-Lain

Secara etimologi, kepailitan merupakan segala hal yang berkaitan dengan “pailit”. Bila ditelusuri lebih lanjut, istilah pailit dapat dijumpai dalam berbagai literatur bahasa Belanda, bahasa Prancis, bahasa Latin, dan bahasa Inggris dengan istilah yang berbeda?beda. Apabila membaca rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang?Undang Nomor 37 Tahun 2004, dapat diketahui bahwa pernyataan pailit merupakan suatu putusan pengadilan. Hal ini berarti bahwa sebelum adanya suatu putusan pernyataan pailit oleh pengadilan, seorang debitur tidak dapat dinyatakan berada dalam keadaan pailit. Dengan adanya “pengumuman” putusan pernyataan pailit tersebut, maka berlakulah ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata atas seluruh harta kekayaan debitur pailit, yang berlaku umum bagi semua kreditur konkuren dalam kepailitan, tanpa terkecuali untuk memperoleh pembayaran atas seluruh piutang?piutang konkuren mereka. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU memuat mengenai aturan dan ketentuan hukum yang harus diperhatikan apabila seorang ingin mengajukan gugatan kepailitan atau PKPU. Dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU juga telah dibuat aturan untuk mengantisipasi adanya perselisihan lain yang timbul selama proses kepailitan dengan menyebutnya sebagai gugatan lain-lain. Buku berjudul Memahami Hukum Kepailitan dari Perspektif Gugatan Lain-Lain ini terdiri atas 8 bab. Pada awal pembahasan, pembaca diajak untuk sama-sama memahami akar masalah Gugatan Lain-Lain dalam perspektif perkara kepailitan. Kemudian, pembaca akan disajikan berbagai pembahasan yang lebih mendalam terkait kepailitan, undang-undang kepailitan, dan gugatan lain-lain.

Untuk membaca, silahkan unduh aplikasi di bawah ini: