Hukum

UNDANG-UNDANG PEKERJA SOSIAL dilengkapi penjelasanya

Dalam hal pengaturan mengenai pekerja sosial, saat ini di Indonesia masih belum memiliki peraturan yang lengkap. Oleh karena itu, penting untuk membentuk undang-undang tentang pekerja sosial guna melindungi mereka yang bersentuhan langsung dalam kehidupan sosial secara profesional. Sebagai respons kebutuhan hukum terkait pekerja sosial, kemudian pemerintah pada 1 Oktober 2019 lalu telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial. Undang-Undang tersebut akan mengatur beberapa hal, antara lain praktik pekerjaan sosial yang mencakup jenis kegiatan dan bentuk pelayanan yang dapat dilakukan; standar praktik pekerjaan sosial yang ditetapkan oleh menteri dan harus dipenuhi dalam memberikan pelayanan; pendidikan profesi pekerja sosial yang mengatur kompetensi yang diperlukan untuk menjadi pekerja sosial dan melaksanakan praktik pekerjaan sosial; registrasi dan izin praktik yang mencakup persyaratan seperti Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik Pekerja Sosial (SIPPS), serta pengaturan bagi pekerja sosial lulusan luar negeri dan warga negara asing; hak dan kewajiban pekerja sosial dan klien; organisasi pekerja sosial sebagai wadah aspirasi para pekerja sosial; dewan kehormatan kode etik yang akan dibentuk oleh organisasi vi pekerja sosial; tugas dan wewenang pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan mutu layanan dan perlindungan masyarakat yang menerima pelayanan pekerjaan sosial; serta peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan praktik pekerjaan sosial. Dengan adanya undang-undang pekerja sosial, diharapkan akan tercipta pengaturan yang lebih komprehensif dan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja sosial dalam menjalankan tugas dan pelayanannya kepada masyarakat

Untuk membaca, silahkan unduh aplikasi di bawah ini: