-->
RANCANGAN Undang-Undang Ketahanan Negara menuai kontroversi. RUU inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat ini dinilai bermasalah lantaran terlalu jauh masuk ke ranah privat dan mendomestifikasi peran Rapat pleno Fraksi PKS di Gedung Nusantara I, kompleks MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta. [TEMPO/STR/Dhemas Reviyanto Atmodjo] 13 perempuan dalam urusan rumah tangga. “Kami tidak menyetujui RUU ini, ujar anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Diah Pitaloka, Kamis, 20 Februari lalu.