Politik

Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut di dasarkan atas asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui pemerintahan nasional. Kewenang-an desa dapat diwujudkan dalam bentuk pembentukan dan pelaksanaan peraturan desa dan pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Nah, siapa sajakah yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan pemerintahan desa tersebut? Siapa juga yang berwenang membuat peraturan desa dan APB Desa? Dapat di gunakan untuk apa sajakah APB Desa tersebut? Sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di daerah perdesaan. Namun demikian, tidak banyak masyarakat Indonesia yang mengetahui tentang seluk-beluk pemerintahan desa termasuk beberapa hal di atas. Sungguh ironisb ukan? Apa lagi pemahaman masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerin-tahan desa tersebut sangat mendukung tercapainya otonomi desa. Atas dasar alasan di atas, penulis tergerak untuk membuat karya buku dengan judul ”Pemerintahan Desa dan Kelurahan”. Tujuan penulis membuat karya buku tersebut adalah untuk memberikan informasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pemerintahan desa dan kelurahan kepada masyarakat desa pada khususnya dan untuk seluruh warga negara Indonesia padaumumnya. Penulis berharap, setelah membaca buku ini, masyarakat desa dan seluruh warga negara Indonesia dapat ikut serta mendukung terwujudnya otonomi desa, apa pun bentuknya. Selain itu, penulis berharap buku ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam menyukseskan pemilihan kepala desa di tempat tinggal masing-masing, demi terwujudnya penyeleng-garaan pemerintahan desa yang demokratis dan berkedaulatan rakyat.

Untuk membaca, silahkan unduh aplikasi di bawah ini: