Undang-undang ini mengatur mengenai hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang terdiri dari Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc. Proses pemilihan dan pengangkatan Hakim Ad Hoc berbeda dengan hakim pada umumnya. Keberadaan hakim Ad Hoc diperlukan karena kasus-kasus tindak pidana korupsi yang kompleks melibatkan berbagai bidang, seperti keuangan, perbankan, perpajakan, pasar modal, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Unduh untuk perangkat lain:
Jadilah yang pertama memberikan ulasan!
Bukunya bagus banget!
Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquam nulla iusto repellat qui, soluta laborum deserunt quis veritatis reprehenderit sint assumenda natus officiis! Nesciunt nisi eius rem dolor placeat consectetur.
Isinya daging semua cuy! Recomended.