Ketatanegaraan

Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia

Generated by AI ✨

Deskripsi Buku

Buku Buku ini membahas secara mendalam permasalahan ketatanegaraan Indonesia terutama dalam konteks kombinasi sistem presidensial dengan sistem multipartai. Penulis, Dody Nur Andriyan, mengangkat topik yang sangat aktual dan relevan dengan kondisi politik Indonesia saat ini. Buku ini tidak hanya mengulas fenomena dan permasalahan yang muncul dari sistem tersebut, tetapi juga melakukan perbandingan dengan ketatanegaraan Indonesia di masa lampau berdasarkan berbagai konstitusi yang pernah berlaku, seperti UUD 1945, UUD Sementara 1950, Konstitusi RIS, dan UUD 1945 Amandemen I-IV. Selain itu, buku ini juga membandingkan pengalaman negara-negara lain yang menerapkan sistem kombinasi presidensial dan parlementer. Dalam upaya menyelesaikan permasalahan tersebut, penulis mencoba merumuskan solusi masa depan yang dapat menjadi pedoman bagi pemerintahan Indonesia. Buku ini juga menggambarkan sejarah pembentukan sistem pemerintahan Indonesia yang dipengaruhi oleh kekhawatiran para pendiri bangsa terkait penggunaan sistem presidensial yang dianggap berpotensi menyebabkan ketidakstabilan politik, seperti kegaduhan, huru-hara, bahkan kudeta. Dalam rangka mengatasi hal tersebut, para pendiri bangsa memilih menetapkan sistem yang menggabungkan elemen positif dari sistem presidensial dan parlementer, yang terwujud dalam bentuk lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan penggunaan Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Selain itu, buku ini juga menyajikan informasi terkait hukum hak cipta, termasuk fungsi dan sifat hak cipta, pembatasan pelindungan hak cipta, serta sanksi pelanggaran hak ekonomi. Buku ini berisi penjelasan yang jelas, terstruktur, dan mengandung analisis yang mendalam terkait permasalahan ketatanegaraan, sehingga menjadi referensi yang bermanfaat bagi para pembaca yang tertarik pada studi ketatanegaraan dan reformasi politik di Indonesia.