Birokrasi perizinan yang berbelit-belit merupakan salahsatu permasalahan yang menjadi penghambat bagi perkembangan dunia perekonomian, terlebih lagi dalam dunia usaha di Indonesia. Masyarakat dan para pelaku usaha sering mengeluhkan masalah proses pelayanan perizinan yang memerlukan waktu lama, banyaknya instansi yang mengeluarkan izin, serta banyaknya pungutan yang harus dibayar oleh pemohon izin.
### Buku Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik Buku "Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik" merupakan upaya mendalam dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum administrasi dalam konteks pelayanan publik di Indonesia. Penulis, Dr. Ir. H. Juniarso Ridwan, M.Si. dan M.H. Achmad Sodik Sudrajat, S.H., M.H., berkolaborasi untuk menyajikan wawasan yang luas mengenai hukum administrasi negara dan kebijakan pelayanan publik, dengan didukung oleh editor Agus Salim, Mathori A Elwa, dan korektor Abdul Malik. Buku ini mencakup berbagai aspek hukum administrasi negara, termasuk penerapan konsep otonomi daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penulis menggali fenomena kompleksitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta mengeksplorasi peluang untuk peningkatan dan inovasi dalam pelayanan publik. Materi ini diarahkan pada pemerintahan daerah, dengan mempertimbangkan dinamika masyarakat dan kesejahteraan rakyat. Buku ini juga menekankan peran pemerintah dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan melalui penyediaan fasilitas dan pelayanan. Konsep negara hukum, khususnya negara kesejahteraan (welfare state), menjadi dasar dalam memahami tujuan dan tanggung jawab negara dalam menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat. Buku ini merupakan upaya komprehensif dalam menangani tantangan penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia, dengan memberikan wawasan yang luas bagi praktisi dan peneliti dalam bidang hukum administrasi negara dan pelayanan publik.
Unduh untuk perangkat lain: