Hukum

PERLUASAN KEWENANGAN PRAPERADILAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Generated by AI ✨

Deskripsi Buku

### Buku ini membahas tentang perluasan kewenangan Praperadilan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan optimal terhadap hak asasi manusia (HAM) dalam proses penyidikan dan penuntutan. Penulis, Dr. Arista Candra Irawati, SH.MH.Adv, menekankan pentingnya pengawasan horizontal dalam pelaksanaan upaya paksa, serta peran kontrol horizontal antara penyidik, penuntut umum, dan tersangka. Konsep kontrol horizontal ini diterapkan untuk mencegah tindakan hukum upaya paksa yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan. Buku ini juga menggali keabsahan administratif dalam proses peradilan Pra peradilan, serta menjelaskan prinsip kehati-hatian yang harus dijalankan oleh penyidik dalam tindakan upaya paksa. Selain itu, buku ini memaparkan tentang sistem check and balance yang diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum. Perluasan wewenang Praperadilan ini didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Buku ini berharap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas dalam upaya memperkuat mekanisme perlindungan HAM melalui peradilan Pra peradilan. --- ini dirancang untuk cover belakang buku, memberikan gambaran singkat tentang isi dan tujuan buku tersebut.