Perubahan Undang-Undang koperasi dari UU No. 25 Tahun 1992 menjadi UU No. 17 Tahun 2012, membawa dampak yang fundamental bagi perkembangan koperasi dimasa mendatang. Hal tersebut dikarenakan filosofi koperasi yang semula berprinsip pada kesejahteraan anggota, beralih keberpihakan terhadap kepentingan korporasi. Berangkat dari problematika demikian, hasil riset yang penulis ketengahkan dalam buku ini, menyajikan tinjauan yuridis pasca pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian oleh Mahkamah Konstitusi. Perubahan Undang-Undang koperasi dari UU No. 25 Tahun 1992 menjadi UU No. 17 Tahun 2012, membawa dampak yang fundamental bagi perkembangan koperasi dimasa mendatang. Hal tersebut dikarenakan filosofi koperasi yang semula berprinsip pada kesejahteraan anggota, beralih keberpihakan terhadap kepentingan korporasi. Berangkat dari problematika demikian, hasil riset yang penulis ketengahkan dalam buku ini, menyajikan tinjauan yuridis pasca pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian oleh Mahkamah Konstitusi.
### --- Tinjauan Yuridis Pasca Pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Sebagai upaya untuk memberikan masukan bagi pemegang kebijakan dan pegiat koperasi, buku ini menyajikan tinjauan yuridis yang mendalam pasca pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian oleh Mahkamah Konstitusi. Buku ini bertujuan untuk membantu pemahaman terhadap dinamika hukum koperasi, sejarah perkoperasian di Indonesia, serta prinsip-prinsip dan perubahan yang terjadi setelah pembatalan UU tersebut. Bab 1 Dinamika Legalitas Koperasi Bab pertama memaparkan dinamika legalitas koperasi, fokus pembahasan, dan metodologi penelitian yang menjadi pijakan dalam melakukan penelitian. Ini memberikan landasan yang solid untuk pemahaman yang lebih dalam mengenai dinamika hukum koperasi. Bab 2 Sejarah Koperasi di Indonesia Bab kedua menyajikan sejarah koperasi dan perkembangannya di Indonesia, mulai dari periode penjajahan, kemerdekaan, dan pasca kemerdekaan. Informasi ini memberikan konteks historis yang penting bagi pemahaman terhadap perkembangan koperasi di Indonesia. Bab 3 Dasar Hukum Pencabutan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Bab ketiga menjelaskan terkait dasar hukum pencabutan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, yang memberikan pemahaman mendalam terhadap alasan dan proses pencabutan undang-undang tersebut. Bab 4 Prinsip-Prinsip Koperasi Bab keempat membahas prinsip-prinsip koperasi yang mendasar, termasuk bagaimana prinsip-prinsip ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No 17 Tahun 2012. Analisis ini menunjukkan perbedaan dan keterkaitan antara prinsip-prinsip tersebut. Bab 5 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Bab kelima membahas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi, termasuk perubahan yang terjadi setelah pembatalan UU No. 17 Tahun 2012. Analisis ini memberikan pandangan yang lebih jelas terhadap aspek keuangan koperasi. Bab 6 Perbedaan UU Koperasi No. 25 Tahun 1992 dengan UU Koperasi No. 17 Tahun 2012 Bab keenam mengidentifikasi perbedaan antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No 17 Tahun 2012, termasuk perubahan dalam definisi dan pengaturan koperasi. Bab 7 Proses Pembuatan UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Bab ketujuh menjelaskan proses pembuatan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012, termasuk pertimbangan dan kebijakan yang terkait dengan perkoperasian. Bab 8 Perubahan AD/ART Koperasi "Agro Industri" Pasca Pemberlakuan UU No. 17 Tahun 2012 Bab terakhir membahas perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi yang berorientasi pada sektor agro industri, serta pertimbangan dan perubahan yang terjadi dalam hal tersebut. --- Dengan menyajikan penjelasan mendalam terhadap berbagai aspek hukum koperasi, buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan penting dalam perkembangan kajian ilmu hukum, serta memberikan manfaat yang luas bagi kemajuan koperasi di Indonesia.
Unduh untuk perangkat lain: