Hukum

Pembaruan kewenangan KPK dalam prospektif pemberantasan korupsi yang lebih berkepastian hukum

Karena buku ini merupakan disertasi yang diterbitkan, maka baik format penulisan maupun isinya tetap dipertahankan sebagaimana aslinya. Dalam buku ini dideskripsikan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga penegak hukum di bidang pemberantasan korupsi. Sebelumnya sudah ada kepolisian dan kejaksaan yang juga memiliki kewenangan untuk melakukan pemberantasan korupsi. Deskripsi ini dimulai dari proses penyusunan hingga pengesahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI). Kemudian diulas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan KPK, juga koordinasi dan supervisi KPK terhadap kepolisian dan kejaksaan. Oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 KPK difungsikan sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (trigger mechanism), dan untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada, yang dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (superbody) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan. Dalam kaitan inilah muncul persoalan-persoalan: 1. tumpang tindih kewenangan KPK disatu pihak dan kepolisian serta kejaksaan di lain pihak; 2. koordinasi dan supervisi KPK terhadap kepolisian dan kejaksaan yang tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan undang-undang.

Untuk membaca, silahkan unduh aplikasi di bawah ini: