BUKU KESATU TENTANG ATURAN UMUM (BAB I s.d. BAB VI dan Pasal 1 s.d. Pasal 187) Mengatur: Ruang lingkup berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan pidana; tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana; pemidanaan, pidana, dan tindakan; gugur- nya kewenangan penuntutan dan pelaksanaan pidana; pengertian istilah; dan aturan penutup. BUKU KEDUA TENTANG TINDAK PIDANA (BAB I s.d. BAB XXXVII dan Pasal 188 s.d. Pasal 624) Mengatur: Tindak pidana terhadap keamanan negara; tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden; tindak pidana terhadap negara sahabat; tindak pidana terhadap penyelenggaraan rapat lembaga legislatif dan badan pemerintah; tindak pidana terhadap ketertiban umum; tindak pidana terhadap proses peradilan; tindak pidana terhadap agama, kepercayaan, dan kehidupan beragama atau kepercayaan; tindak pidana yang membahayakan keamanan umum bagi orang, kesehatan, dan barang; tindak pidana terhadap kekuasaan pemerintahan; tindak pidana keterangan palsu di atas sumpah; tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas; tindak pidana pemalsuan materai, cap negara, dan tera negara; tindak pidana pemalsuan surat; tindak pidana terhadap asal-usul dan perkawinan; tindak pidana kesusilaan; tindak pidana penelantaran orang; tindak pidana penghinaan; tindak pidana pembukaan rahasia; tindak pidana terhadap kemerdekaan orang; penyelundupan manusia; tindak pidana terhadap nyawa dan janin; tindak pidana terhadap tubuh; tindak pidana yang mengakibatkan mati atau luka karena kealfaan; tindak pidana pencurian; tindak pidana pemerasan dan pengancaman; tindak pidana penggelapan; tindak pidana perbuatan curang; tindak pidana terhadap kepercayaan dalam menjalankan usaha; tindak pidana perusakan dan penghancuran barang dan bangunan gedung; tindak pidana jabatan; tindak pidana pelayaran; tindak pidana penerbangan dan tindak pidana terhadap sarana serta prasarana penerbangan; tindak pidana penadahan, penerbitan, percetakan; tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat; tindak pidana khusus; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.
### Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) RI No. 1 Tahun 2023 Buku ini merupakan revisi terkodifikasi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebelumnya yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Penyusunan Undang-Undang ini bertujuan untuk menggantikan Wetboek van Strafrecht dan memenuhi tuntutan pembangunan hukum nasional. Buku ini terdiri dari dua buku utama Buku Kesatu tentang Aturan Umum dan Buku Kedua tentang Tindak Pidana. Buku Kesatu tentang Aturan Umum (Bab I s.d. Bab VI dan Pasal 1 s.d. Pasal 187) - Mengatur tentang ruang lingkup berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan pidana. - Memaparkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. - Menjelaskan pemidanaan, pidana, dan tindakan. - Menguraikan tujuan dan pedoman pemidanaan. - Membahas faktor yang memeringankan dan memperberat pidana. - Mengungkap perbarengan dan gugur kewenangan penuntutan dan pelaksanaan pidana. - Menjelaskan pengertian istilah dan aturan penutup. Buku Kedua tentang Tindak Pidana (Bab I s.d. Bab XXXVII dan Pasal 188 s.d. Pasal 624) - Membahas tindak pidana terhadap keamanan negara. - Menyentuh tindak pidana terhadap martabat presiden dan/atau wakil presiden. - Mengkaji tindak pidana terhadap negara sahabat. - Membahas tindak pidana terhadap penyelenggaraan rapat lembaga legislatif dan badan pemerintah. - Mengatur tindak pidana terhadap ketertiban umum. - Menerangkan tindak pidana terhadap proses peradilan. - Menjelaskan tindak pidana terhadap agama, kepercayaan, dan kehidupan beragama atau kepercayaan. - Membahas tindak pidana yang membahayakan keamanan umum bagi orang, kesehatan, dan barang. - Menjelaskan tindak pidana terhadap kekuasaan pemerintahan. - Menganalisis tindak pidana keterangan palsu di atas sumpah. - Membahas tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas. - Menyentuh tindak pidana pemalsuan meterai, cap negara, dan tera negara. - Membahas tindak pidana pemalsuan surat. - Menganalisis tindak pidana terhadap asal-usul dan perkawinan. - Menerangkan tindak pidana kesusilaan. - Menjelaskan tindak pidana penelantaran orang. - Membahas tindak pidana penghinaan. - Menganalisis tindak pidana pembukaan rahasia. - Membahas tindak pidana terhadap kemerdekaan orang. - Menyentuh tindak pidana penyelundupan manusia. - Menerangkan tindak pidana terhadap nyawa dan janin. - Membahas tindak pidana terhadap tubuh. - Menjelaskan tindak pidana yang mengakibatkan mati atau luka karena kealpaan. - Menganalisis tindak pidana pencurian. - Menerangkan tindak pidana pemerasan dan pengancaman. - Menjelaskan tindak pidana penggelapan. - Membahas tindak pidana perbuatan curang. - Menganalisis tindak pidana terhadap kepercayaan dalam menjalankan usaha. - Menyentuh tindak pidana perusakan dan penghancuran barang. Buku ini merupakan upaya untuk memperkuat sistem hukum nasional dan mendukung berbagai aspek pembangunan negara.
Unduh untuk perangkat lain: