Hukum

Model kebijakan revitalisasi sektor pariwata alam berkelanjutan dalam rangka mendukung wisata halal di Madura

Pulau Madura sesungguhnya menyimpan banyak potensi kawasan pantai yang dapat dijadikan sebagai destinasi wisata akan tetapi belum dikelola dengan baik dan maksimal. Pembangunan sektor wisata tidak dapat dilakukan secara sendiri tetapi menuntut adanya keterlibatan secara aktif seluruh stakeholders termasuk di dalamnya adalah masyarakat. Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa spirit baru bahwa pembangunan di Indonesia dimulai dari desa. Dalam Undang-undang teresbu dinyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan desa dilakukan dengan memanfaatkan keraifan lokal dan sumber daya alam desa. Secara internasional, negara-negara di dunia menyadari bahwa pembangunan dilaksanakan dengan mengingat keberlanjutan lingkungan (Sustainable Development Goals). Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan atau SDGs (Sustainable Development Goals), salah satunya adalah tentang pengembangan desa wisata. Aturan pendukung lainnya yaitu Permendes Nomor 13 Tahun 2020 menegaskan bahwa dana desa tahun anggaran 2021 diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa yang mengukur seluruh aspek pembangunan. Pada Pasal 6 ayat (2) huruf b yang menentukan bahwa penggunaan Dana Desa dipriotitaskan SDGs (Sustainable Development Goals) Desa yaitu pengembangan Desa Wisata

Untuk membaca, silahkan unduh aplikasi di bawah ini: