PEGAWAI NEGERI SIPIL:Lepas dari Partai Politik Terjebak di Pilkada

Kehadiran PNS dalam sistem politik dan kepartaian dalam rangkaian politik praktis telah mewarnai demokrasi di Indonesia. Pada masa Orde Lama, PNS banyak menjadi anggota dan/atau pengurus di berbagai partai politik. Jatuh bangunnya kabinet selalu membawa dampak kepada birokrasi pemerintahan dan PNS. Birokasi menjadi labil, karier PNS serba tidak jelas. Berbanding terbalik di masa Orde Baru dengan tiga partai politik termasuk Golongan Karya (Golkar). Pada masa ini, praktis hampir semua PNS menjadi anggota Golkar. Birokrasi relatif solid, kuat. Birokrasi menjadi salah satu komponen penting untuk mempertahankan dan memperkuat kekuasaan. Setiap Pemilu dimenangkan secara mutlak oleh Golkar. Pelaksanaan pemilu dianggap formalitas karena sudah dapat dipastikan pemenangnya. Setelah reformasi, birokrasi dan PNS bebas dari hiruk pikuk politik praktis dalam setiap pemilu. PNS dilarang menjadi anggota parpol dan dilarang ambil bagian dalam setiap perhelatan politik praktis. Ragam model pemilihan kepala daerah telah dilaksanakan di Indonesia. Pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada langsung) baik untuk pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sangat dirasakan dampak negatifnya bagi PNS khususnya pejabat pemerintahan daerah dan sering menjadi pusaran masalah. Dalam pilkada langsung, PNS dan para pejabatnya sepertinya tidak akan pernah netral secara utuh dan bulat. Apalagi yang menjadi kandidat kepala daerah adalah petahana, dinasti atau yang didukung petahana, atau kandidat baru. Dampak besar dari sistem pilkada langsung yang berbiaya besar antara lain maraknya mutasi pejabat, jual beli atau suap menyuap untuk mempertahankan atau memperoleh jabatan. Dua substansi penting dalam buku ini yaitu keanggotaan PNS dalam parpol dan sistem pilkada yang pernah diterapkan di Indonesia bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan membaca buku ini, kedua hal tersebut akan terang benderang dapat dipahami pembaca. Referensi utama yang kuat dalam tulisan ini adalah berbagai peraturan perundang-undangan sebagai bentuk formulasi politik hukum negara dan/atau pemerintah dan literatur lainnya yang bersesuian.