Politik

MEMBANGUN MODEL KOORDINASI ANTARA GUBERNUR DAN KEMENTRIAN HUKUM HAM DENGAN BUPATI DALAM HAL PENGAWASAN PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Generated by AI ✨

Deskripsi Buku

Buku Buku ini membahas tentang model koordinasi antara Gubernur dan Kementerian Hukum dan HAM dengan Bupati dalam hal pengawasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Penulis mengeksplorasi kewenangan Gubernur dan Kanwil Kemenhukham dalam pengawasan dan penilaian terbentuknya Perda Kabupaten/Kota, serta peran aplikasi digital dalam koordinasi pengajuan Raperda. Buku ini juga menyajikan gambar berlakunya sistem aplikasi, arsitektur dan desain sistem, mekanisme operasi sistem, serta prototipe sistem yang dikembangkan. Dalam bab penutup, buku ini menyimpulkan hasil penelitian dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut dalam koordinasi antar lembaga dalam pembentukan Perda. Buku ini merupakan luaran dari penelitian yang didanai oleh Hibah Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi, dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem pengawasan dan penilaian Perda yang lebih efektif dan transparan.