Bagikan
Hukum
PANDUAN BERACARA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARADAN PERSIDANGAN ELEKTRONIK (E-LITIGASI)
1 MB
ebook
53 Dilihat
Sinopsis
Perkembangan mengenai hukum acara dan hukum materiel tata usaha negara atau hukum administrasi negara di Indonesia beberapa tahun belakangan sangat pesat. Dengan diundangkannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 6 Tahun 2018, PERMA No. 1 Tahun 2019, dan PERMA No. 2 Tahun 2019 mengubah paradigma besar-besaran atas kompetensi absolut peradilan tata usaha negara, mengenai upaya administratif sebagai upaya pra-litigasi, dan mengenai persidangan elektronik. Selain itu terdapat pula sengketa-sengketa khusus yang menjadi kewenangan mengadili peradilan tata usaha negara dari berbagai undang-undang. Oleh karena itu, buku ini hadir untuk mengulas perkembangan-perkembangan tersebut sekaligus menjadi pedoman ringkas bagi pihak-pihak yang beracara di peradilan tata usaha negara, baik dari segi materiel maupun formil. Buku ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dalam matakuliah hukum acara peradilan tata usaha negara di kampus hukum, serta menjadi buku pegangan bagi para praktisi dan akademisi, baik dosen, pengacara, paralegal, aparatur pemerintahan maupun hakim
Generated by AI ✨
Deskripsi Buku
Buku Buku ini adalah panduan komprehensif mengenai hukum acara peradilan tata usaha negara, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan praktis dan akademis dalam menghadapi perkembangan hukum serta tata cara beracara di pengadilan tata usaha negara. Buku ini membahas berbagai peraturan Mahkamah Agung yang berdampak signifikan pada prosedur dan mekanisme peradilan tata usaha negara, khususnya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, serta Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Wewenang Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum. Buku ini juga menjelaskan pergeseran paradigma dalam beracara di peradilan tata usaha negara, terutama mengenai upaya administratif sebagai upaya pra-litigasi yang wajib dilakukan sebelum mengajukan gugatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu, buku ini menyajikan panduan beracara dalam persidangan elektronik (e-litigasi), yang menjadi bagian integral dari modernisasi sistem peradilan di Indonesia. Sebagai panduan praktis, buku ini sangat relevan bagi para hakim, pegawai negeri sipil, akademisi, dan calon pegawai hukum yang ingin memahami dan mengikuti perkembangan terkini dalam hukum acara peradilan tata usaha negara. Dengan bahasa yang jelas dan struktur yang terorganisir, buku ini menjadi referensi utama dalam pendidikan hukum dan penerapan praktis di lapangan.
Tags:
Keyword:
Untuk membaca, silahkan unduh aplikasi di bawah ini:
