Bagikan
Hukum
KONTRAK PUBLIK
8 MB
ebook
37 Dilihat
Sinopsis
Kontrak publik adalah perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa (pemerintahan); misalnya perjanjian kerja sama dalam pengelolaan BMN/BMD, pengelolaan SDA, maupun kontrak pengadaan barang/ jasa pemerintah. Meskipun istilah kontrak sangat melekat pada hukum privat namun pada kenyataannya, jika pemerintah membuat kontrak dengan badan hukum perdata dan kontrak tersebut dilakukan demi pelaksanaan fungsi pemerintahan, maka kontrak tersebut dapat dikatakan sebagai kontrak publik. Buku ini mengkaji penggunaan instrumen kontrak dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kajian ini dapat dipahami bahwa penggunaan instrumen kontrak dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak bisa sepenuhnya tunduk pada hukum privat, sebab penyelenggaraan pemerintahan tunduk pada hukum publik. Buku ini merupakan hasil penelitian tim penyusun dengan judul “Kontrak Publik sebagai Instrumen Pemerintahan” dengan menambahkan dan merevisi beberapa materi, khususnya menambahkan materi mengenai format standardisasi kontrak publik dan materi muatan kontrak publik, serta menyesuaikannya dengan aturan-aturan baru yang terbit di 2018, seperti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggantikan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Karenanya, buku ini disarankan menjadi rujukan bagi mahasiswa fakultas hukum, dosen fakultas hukum, dan pejabat pemerintahan. Tentunya juga layak dibaca oleh masyarakat pada umumnya yang berminat pada persoalan hukum kontrak, khususnya kontrak publik
Generated by AI ✨
Deskripsi Buku
Buku Buku ini membahas mengenai konsep dan tata cara dalam membangun kontrak publik yang efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks hukum, buku ini menjelaskan berbagai aspek penting terkait hak cipta, pelanggaran hak ekonomi pencipta, serta sanksi yang berlaku dalam rangka perlindungan karya intelektual. Buku ini juga menyajikan penjelasan mengenai perundang-undangan terkait, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan perubahannya dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Penulis membahas berbagai pasal, termasuk Pasal 9 dan Pasal 113 yang menjelaskan berbagai bentuk pelanggaran hak ekonomi dan sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku pelanggaran tersebut. Dalam konteks tata kelola kebijakan publik, buku ini juga menjelaskan tentang konsep kontrak publik, prinsip-prinsip pengelolaan kebijakan, serta pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan. Buku ini merupakan sumber referensi yang relevan bagi para akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan yang ingin memahami lebih dalam mengenai pengelolaan hak cipta dan implementasi kontrak publik dalam konteks hukum dan kebijakan.
Tags:
Keyword:
Untuk membaca, silahkan unduh aplikasi di bawah ini:
