Hukum

Diskresi Pejabat Publik san Tindak Pidana Korupsi

Generated by AI ✨

Deskripsi Buku

Buku Buku ini membahas mengenai penggunaan wewenang diskresi oleh pejabat administrasi negara dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umum. Penulis menyoroti adanya benturan antara penggunaan wewenang diskresi tersebut dengan proses penegakan hukum yang bersifat positivistik. Dalam rangka menemukan konsep baru yang mengatur penggunaan wewenang diskresi dalam batas-batas yang tidak menyalahgunakan wewenang, buku ini menggali konsep hukum administrasi negara dan hukum pidana. Buku ini juga meninjau peran dan tanggung jawab pejabat administrasi negara dalam penggunaan wewenang diskresi, serta bagaimana penegakan hukum terhadap penggunaan wewenang tersebut dalam konteks tindak pidana korupsi. Penulis menjelaskan konsep-konsep seperti asas legalitas, pengertian pejabat administrasi negara, wewenang pemerintah, tindakan hukum pemerintah, serta prinsip *freies Ermessen* dalam konteks hukum administrasi negara. Selain itu, buku ini juga melakukan perbandingan pengaturan diskresi dan tindak pidana korupsi dalam beberapa negara, serta memberikan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang mengandung diskresi. Buku ini juga mencakup kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh instansi seperti POLRI, Kejaksaan, dan KPK, serta menganalisis dampak penyalahgunaan wewenang dalam bentuk tindak pidana korupsi. Kesimpulan dan saran yang disampaikan dalam buku ini bertujuan untuk memperbaiki pengaturan hukum terkait diskresi dan tindak pidana korupsi, serta memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam upaya pemberantasan korupsi. Penulis menyatakan bahwa buku ini belum sempurna, dan terbuka untuk saran serta kritik konstruktif dari pembaca.