Bagikan
Hukum
UU MD3 (MPR,DPR,DPD,DPRD), UU RI No 17 Th 2014
13 MB
ebook
80 Dilihat
Sinopsis
Undang-undang No. 27 Tahun 2009 tentang MD3 (UU MD3 lama) didesain untuk memposisikan parlemen (MPR, DPR, DPD dan DPRD) sebagai lem-baga legislatif yang kokoh dan berwibawa. Namun pa-da taraf implementasinya, dipandangan banyak me-ngan dung kelemahan. Parlemen (khususnya DPR), selama 2009-2014 menjadi salah satu lembaga yang paling disorot dan diberi cap “buruk”, baik dalam kinerjanya maupun dalam tingkah lakunya (banyak yang terjerat korupsi, ada pula yang melakukan perbuatan tercela). Tidak sedikit pula yang mengujinya di Mah-kamah Konstitusi.
Generated by AI ✨
Deskripsi Buku
Buku ini membahas secara mendalam tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dikenal sebagai Undang-Undang MD3. UU ini merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 yang sebelumnya dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Buku ini menjelaskan latar belakang pengembangan UU MD3, yang bertujuan untuk memperkuat peran lembaga legislatif dalam memenuhi aspirasi rakyat, memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, serta menjawab tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. UU MD3 mengatur fungsi, tujuan, dan mekanisme teknis dari lembaga legislatif di Indonesia, termasuk MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Selain itu, buku ini juga menyajikan struktur dan penjelasan mengenai bab-bab dalam UU MD3, seperti Bab I Ketentuan Umum, Bab II tentang MPR, Bab III tentang DPR, Bab IV tentang DPD, dan seterusnya hingga Bab X Ketentuan Penutup. Buku ini juga mencakup penjelasan atas UU tersebut, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan komprehensif terkait peran dan fungsi lembaga legislatif dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Tags:
Keyword:
Untuk membaca, silahkan unduh aplikasi di bawah ini:
