Hukum

Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI : Peraturan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

Generated by AI ✨

Deskripsi Buku

Buku Buku ini membahas secara mendetail tentang Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang merupakan pedoman resmi dalam proses pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah di Indonesia. Buku ini terutama merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, yang merupakan perubahan terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Kedua peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta memastikan adanya nilai manfaat yang maksimal (value for money). Selain itu, buku ini juga menjelaskan pentingnya pengadaan barang/jasa yang berkontribusi terhadap peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta pembangunan berkelanjutan. Buku ini juga menyebutkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 masih perlu diperbaiki untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pemerintah dalam pengaturan pengadaan barang/jasa yang lebih baik. Buku ini terdiri dari beberapa bagian utama, antara lain 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. 3. Penjelasan mengenai istilah-istilah yang relevan dalam pengadaan barang/jasa, seperti Kementerian, Lembaga, Perangkat Daerah, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Buku ini sangat relevan bagi para pegawai pemerintah, penyelenggara pengadaan barang/jasa, akademisi, dan pelaku usaha yang ingin memahami dan menerapkan pedoman pengadaan barang/jasa secara profesional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya buku ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.