Hukum

Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Edisi Revisi

Generated by AI ✨

Deskripsi Buku

Buku Buku ini membahas secara mendalam tentang hukum pembuktian dalam tindak pidana korupsi, yang merupakan bagian penting dari hukum pidana khusus. Dalam rangka memahami hukum pembuktian khusus, buku ini membuka dengan penjelasan mengenai hukum pembuktian umum dalam KUHAP, yang merupakan dasar bagi pembuktian dalam semua perkara pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Dalam bab kedua, buku ini menjelaskan arti pembuktian dan berbagai sistem pembuktian yang berlaku, seperti sistem keyakinan belaka, sistem keyakinan dengan alasan logis, sistem pembuktian melulu undang-undang, serta sistem pembuktian menurut undang-undang yang terbatas. Selanjutnya, buku ini menguraikan berbagai alat bukti yang digunakan dalam proses pembuktian, termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk. Dalam masing-masing bab, penulis menjelaskan pengertian, syarat-syarat, serta hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menilai kekuatan dan sahnya alat bukti tersebut. Keterangan saksi dan keterangan ahli diperjelas dengan syarat-syarat bernilainya, sedangkan surat dibahas berdasarkan syarat-syarat agar menjadi alat bukti sah. Petunjuk juga dijelaskan sebagai alat bukti yang berupa adanya perbuatan, kejadian, dan keadaan yang relevan dalam memperkuat kesimpulan hukum. Selain itu, buku ini juga menjelaskan sistem beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi, khususnya pada objek pembuktian seperti penerimaan gratifikasi dengan nilai tertentu. Penulis berupaya menyajikan penjelasan yang jelas dan terstruktur guna membantu pembaca memahami mekanisme pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi, baik dari segi teori maupun praktik. Buku ini menjadi referensi yang relevan bagi mahasiswa hukum, praktisi hukum, dan pemerhati korupsi di Indonesia.