Hukum

Tanggung Jawab Pengelolaan BUMD

Generated by AI ✨

Deskripsi Buku

Buku Buku ini mengupas secara empiris tugas, wewenang, dan tanggung jawab pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam konteks hukum dan manajemen. Penulis menggambarkan bahwa BUMD, sebagai perusahaan negara yang berada di bawah pengawasan pemerintah daerah, memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan publik sekaligus menghasilkan keuntungan bagi daerah. Namun, dalam praktiknya, banyak BUMD yang tidak mampu menjalankan tugasnya secara efektif, sehingga sering mengalami kerugian dan kesulitan dalam mengakses produknya oleh masyarakat. Dalam upaya peningkatan kinerja BUMD, buku ini menjelaskan pentingnya pendekatan hukum dalam pengelolaan BUMD, sebab BUMD tidak hanya dikelola dengan pendekatan bisnis, tetapi juga harus memenuhi tanggung jawab sosial dan hukum. Di tengah tantangan tersebut, konsep *good corporate governance* muncul sebagai solusi untuk memperbaiki pengelolaan BUMD, meskipun literatur terkait masih terbatas. Buku ini juga menyoroti peran direksi dan dewan pengawas/komisaris BUMD, baik yang berbentuk Perseroda maupun Perumda, dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pengelolaan. Penulis menekankan bahwa pengelolaan BUMD harus berorientasi pada kepentingan publik, transparansi, akuntabilitas, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, buku ini diharapkan menjadi referensi bagi akademisi, praktisi, dan pemegang kebijakan dalam memperbaiki tata kelola BUMD, serta menjadi panduan bagi pihak-pihak yang ingin memantau dan mengawasi keberlanjutan pengelolaan BUMD demi kesejahteraan daerah dan masyarakat.