Bagikan
Hukum
HITAM PUTIH KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA
3 MB
ebook
40 Dilihat
Sinopsis
Benarkah Indonesia salah urus.? Kesimpulan dari pendapat para ahli kebijakan publik mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan cerminan sutau negara, jika kebijakan publiknya baik, maka negara itu akan makmur dan sejahtera, sebaliknya bila kebijakan publiknya tidak baik, maka negara itu pun tak baik pula. Jadi bagaimana.? Ditinjau dari jumlah kebijakan publik di Indonesia ada 42.996 regulasi, terdiri dari: peraturan pusat sebanyak 8.414, peraturan menteri 14.453, peraturan lembaga pemerintah nonkementerian 4.164, dan peraturan daerah 15.965. Jumlah itu dicatat MURI sebagai rekor negara perundang-undangan. Buktikan! bagaimana hitam putih kebijakan publik di Indonesia diulas tuntas dalam buku ini. “Duo alumni STIA LAN Makassar linier kebijakan publik menambah khasanah cakrawala keilmuan kebijakan publik di ranah pendidikan tinggi (PT). Adalah suatu kebanggaan bagi kami menenteng sebuah karya yang enak dibaca, berwawasan dan terpercaya serta menjadi referensi bagi junior yang bergelut di bidang kebijakan publik.” Dr. Henni Zainal, S.Pd,S.An.M.Pd Kaprodi Magister Ilmu Adm.Negara UIT “Kolaborasi duo penulis dosen Fisip UIT menghasilkan karya yang padat, berimbang dan terpercaya.Upaya eksplorasi keilmuan yang luas, dipadu elaborasi yang apik dan pemilihan diksi yang tepat serta gaya penulisan yang atraktif edukatif membuat buku ini nikmat dibaca. I like it. Jangan ngaku anak Sospol kalo belum Anda baca.!” Dra. Nani Harlinda Nurdin, M.Si (Dekan FISIP UIT)
Generated by AI ✨
Deskripsi Buku
Buku Buku ini membahas berbagai aspek terkait kebijakan publik di Indonesia, khususnya dalam konteks reformasi birokrasi dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan yang adil dan efektif. Dalam buku ini, disampaikan bahwa kebijakan publik yang baik harus didasarkan pada legitimasi masyarakat yang kuat, karena hal ini berdampak langsung pada partisipasi warga dan keberhasilan program pembangunan. Buku juga mengupas peran penting hukum dalam perlindungan Hak Cipta, termasuk sanksi pidana yang diberikan terhadap pelanggaran hak tersebut. Dalam konteks ini, ditekankan bahwa pelanggaran Hak Cipta dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga lima tahun dan denda hingga lima ratus juta rupiah. Selain itu, buku juga menyebutkan bahwa kebijakan publik yang tidak adil sering kali terkait dengan kultur korup dalam birokrasi, yang dianggap sebagai patologi yang telah terakar dalam sistem pemerintahan. Buku ini merupakan karya ilmiah yang ditulis oleh para akademisi dan peneliti, dengan harapan agar masyarakat, khususnya mahasiswa, dapat memahami proses dan tujuan dari kebijakan publik yang diambil pemerintah. Dengan demikian, buku ini berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebijakan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Tags:
Keyword:
Untuk membaca, silahkan unduh aplikasi di bawah ini:
